Semetara itu, untuk proses realisasi anggarannya, tetap diharuskan melalui Senat guna mendapat persetujuan melalui voting kembali.
Dari kalangan progresif Demokrat masih bersikeras bahwa menyetujui anggaran sebesar itu untuk Israel sama halnya membiarkan tindakan pelanggaran HAM yang menimpa warga Palestina tersebut.
Hal itu mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara partai Demokrat dan Republik yang menuai ketegangan.
Ancaman juga datang dari Partai Demokrat jika rencana tersebut tetap akan disahkan. Akan tetapi, pada akhirnya DPR AS tetap meloloskan undang-undang tersebut. ***