UTARA TIMES - Pemerintah sudah merencanakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo meminta pemerintah dan wakil rakyat di DPR RI untuk merevisi UU ITE jika dirasa belum bisa memberikan rasa keadilan.
UU ITE pernah direvisi pada 2016, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Baca Juga: Intip Bocoran Kisah Untuk Geri Episode Terakhir! Dinda Pindah Sekolah, Happy Ending?
Dengan hal itu, pemerintah merespon isu revisi UU ITE dengan membentuk Tim kajian UU ITE beranggotakan perwakilan dari tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca Juga: Erick Thohir Sampaikan Penundaan Indonesia Sebagai Tuan Rumah MotoGP. Berikut Alasannya
Baca Juga: Episode 10 April 2021 Buku Harian Seorang Istri, Dewa Berjanji Di Pusara Ayah Nana
Tim tersebut bertugas mengkaji pasal-pasal yang selama ini dianggap publik perlu direvisi.
Pengarah Tim kajian UU ITE terdiri dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G. Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Buku Harian Seorang Istri Episode 10 April 2021, Nenek Ratu Berharap Pasha Anak Kandung Rama Buwana
Baca Juga: Fakta Menarik One Piece 1010: Dari Haoshoku no Haki Zoro Sampai Kombinasi Serangan Ryou Luffy
Tim Pelaksana UU ITE dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, terbagi menjadi Sub Tim I Perumus Kriteria Penerapan UU ITE, yang diketuai Staff Ahli Menkominfo bidang Hukum Henri Subiakto dan Sub Tim II Telaah Substansi UU ITE oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undang Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.
Baca Juga: Sinopsis Kisah Untuk Geri Episode 8, Kebusukkan Raini Terbongkar! Dinda dan Geri Balikkan?
Pertengahan Maret lalu, Tim kajian UU ITE bertemu dengan pakar, baik ahli hukum hingga aktivispegiat kebebasan berekspresi, hingga perwakilan publik seperti selebritas Nikita Mirzani dan pembawa acara Deddy Corbuzier untuk dimintai masukan seputar regulasi tersebut.***