UTARA TIMES – Jelang penutupan bulan Ramadhan 2023, pemerintah, Muhammadiyah, dan NU telah menetapkan tanggal jatuh Hari Raya Idul Fitri 2023.
Berdasarkan penuturan Kementerian Agama (Kemenag), ada sedikit perbedaan dalam penetapan awal bulan Syawal 1444 H di Indonesia, sehingga tanggal Hari Raya Idul Fitri 2023 diprediksi akan berbeda.
Sementara itu, dari tahun ke tahun memang selalu ada perbedaan dalam penetapan penetapan Hari Raya Idul Fitri 2023 baik dari versi pemerintah, NU, maupun Muhammadiyah.
Kemenag sendiri menghimbau masyarakat agar tetap menghargai setiap keputusan yang ditetapkan untuk menentukan kapan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 2023.
Baca Juga: Teks Khutbah Gerhana Matahari Hibrid 20 April 2023 Singkat Bertajuk ‘Gerhana, Wabah, dan Musibah
Adapun Hari Raya Idul Fitri 2023 baru akan diumumkan melalui sidang isbat oleh Pemerintah melalui Kemenag pada Kamis, 20 April 2023.
Di mana nantinya hasil sidang isbat tersebut akan didapat berdasarkan hasil hisab atau perhitungan secara astronomis. Hasil hisab tersebut kemudian akan dikonfirmasi lagi lewat hasil lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal.
Dalam penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal 2023, pemerintah dan NU menggunakan kriteria yang mengacu pada kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) 2021.
MABIMS sendiri merupakan kumpulan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura guna mengusahakan unifikasi kalender Hijriah. Di Indonesia, kriteria tersebut diterapkan pada tahun 2022 lalu.
Jika merujuk pada SKB 3 Menteri terbaru, Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada 22 dan 23 April 2023 dan cuti bersama Lebaran 2023 mulai 19 April.
Di lain hal, PP Muhammadiyah telah resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2023 yang akan jatuh pada Jumat, 21 April 2023 berdasarkan dengan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0E/2023 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 H.
Nah, itulah informasi tentang penetapan Hari Raya Idul Fitri 2023 versi NU, Kemenang, dan Pemerintah.***