Network
UTARA TIMES - (25/12) Andi Akmal Pasludin selaku Anggota Komisi IV DPR RI adanya kerjasama maksimal antara Perum Bulog dan Kementerian Sosial.
Hal ini guna mendukung berbagai program sektor pangan, yang dapat memastikan penyaluran bahan pangan ke seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rilisnya di Jakarta, Jumat 25 Desember 2020, mendorong Perum Bulog agar dapat berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam rangka menyukseskan program e-warung.
Baca Juga: Spesial Natal 2020 dan Akhir Tahun, 3 Brand Skincare Terkenal Ini Berikan Diskon Hingga 75 Persen!
"Salah satu solusi agar beras tidak menumpuk, pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat mengakibatkan beras dapat terdistribusi melalui program bantuan pangan nontunai," katanya.
Kemudian ia mengingatkan bahwa Bulog terus berperan penting dalam menyangga kebutuhan pangan pokok dari rakyat, sehingga manajemen stok pada Bulog juga perlu diperbaiki.
Menurut dia, sebagaimana dikutip dari Antara, ke depannya pelayanan yang sifatnya kerakyatan mesti menjadi prioritas utama.
"Saya berharap manajemen stok diperbaiki agar tidak terjadi penumpukan beras di gudang-gudang. Dengan memperbaiki manajemen stok, secara langsung akan berdampak pada terdistribusinya beras pada masyarakat yang tepat dengan cara cepat dan baik," katanya.
Akmal menyarankan kepada Bulog yang juga sebagai mitra kerjanya di Komisi IV, menggelar rapat gabungan antara Komisi IV DPR RI dan Komisi VIII DPR sehingga dapat juga menghadirkan Kementerian Sosial untuk membahas persoalan yang menjadi hambatan dalam merealisasikan program kerja.
Sebelumnya Perum Bulog berencana untuk melakukan revitalisasi lumbung pangan di desa yang berfungsi sebagai cadangan beras guna mewujudkan kemandirian pangan.
Wakil Direktur Utama Perum Bulog Gatot Trihargo mengatakan anggaran pemerintah untuk merevitalisasi seluruh lumbung pangan di desa tidak akan cukup, sehingga Bulog berinisiatif mewujudkan kemandirian pangan melalui lumbung pangan yang dinilai lebih resilien dalam menjaga cadangan beras bagi masyarakat desa.
"Ke depan kami akan bekerja sama dengan pihak desa, bagaimana menjaga pangan secara mandiri. Kalau dengan dana pemerintah, tentunya tidak kuat," kata Gatot.
Gatot menjelaskan bahwa Bulog sebagai BUMN Pangan ditugaskan oleh pemerintah dalam menjaga cadangan beras di kisaran 1-1,5 juta ton setiap tahun.
Di sisi lain, konsumsi beras nasional mencapai 2-2,5 juta ton per bulan atau 30 juta ton setahun. Menurut Gatot, kewajiban menjaga cadangan beras 1-1,5 juta ton memang kecil, namun begitu stok beras selalu memenuhi kebutuhan, karena didukung oleh lumbung pangan desa.***
