Network
UTARA TIMES - Kabar bahwa Pemerintah berencana impor 1 juta ton beras semakin santer.
Pemerintah punya anggapan bahwa langkah tersebut perlu ditempuh demi menjaga terwujudnya harga dan stok beras yang stabil.
Setidaknya 1-1,5 ton beras mesti tersedia, terlebih saat hari-hari menjelang lebaran di mana daya konsumsi masyarakat meningkat.
Baca Juga: CEO Apple dan Eksekutif Lainnya Ada dalam Daftar Saksi Tentatif di Kasus Epic Games
Akan tetapi, langkah tersebut dinilai keliru oleh berbagai kalangan. Tak terkecuali oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Said Aqil Siroj.
Lewat akun Youtube Kang Said Official, Kiai Said menolak keras impor beras. Dirinya menilai, kebijakan tersebut menuai tanda tanya besar.
Ia khawatir bahwa rencana impor beras senilai 1 juta ton dari Thailand itu hanyalah kepentingan kelompok tertentu saja.
Baca Juga: Penjualan Nike Terhambat Oleh Pandemi, Masalah Pengiriman dan Perkiraan Mengecewakan
Kiai Said menjelaskan bahwa justru kondisi stok beras kita mengalami surplus. Berdasarkan hasil percakapannya dengan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnuk Qolbi yang secara kebetulan juga merupakan Bendahara PBNU, Kementrian Pertanian mencari stok beras akhir 2020 senilai 7.38 juta ton. Sementara produksi dalam negeri pada 2021 sebesar 17.51 juta ton.
"Sehingga totalnya menjadi 24.9 juta ton. Adapun perkiraan kebutuhan yaitu sebesar 12.33 juta ton. Sehingga muncul surplus 12.56 juta ton di 2021 ini. Ini artinya surplus ngapain impor? Ini kebijakan siapa ini?” ucap Said Aqil.
