UTARA TIMES- Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap ketiga akan segera dilakukan akhir pekan ini. Namun penyaluran BSU masih terkesan lambat.
Penyaluran BSU terkesan lambat ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan Presiden Jokowi kemudian meminta kementrian terkait untuk dipercepat.
Lambatnya laju penyaluran BSU diduga karena beberapa faktor, salah satunya akses ke desa terpencil yang cukup sulit dilalui.
Presiden Jokowi pada Rabu, 28 September 2022 mengecek penyaluran BSU kepada para penerima manfaat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kota Ternate, Maluku Utara.
Baca Juga: Ini Penyebab BSU Tahap 3 Belum Ditransfer, Lakukan Hal Ini agar Bantuan Subsidi Gaji Segera Cair
"Ini akan terus dipercepat oleh Ibu Menteri utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota dan saya akan pantau, tidak semuanya tapi ya, akan saya cek satu per satu," jelas Jokowi dalam keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan BSU tahap ketiga. Bantuan sebesar Rp 600 ribu per orang ini ditujukan kepada para pekerja dengan gaji di bawah atau maksimal Rp 3,5 juta per bulan.
Kemenaker mengajukan anggaran subsidi upah sebesar Rp 8,7 triliun untuk disalurkan kepada 14,6 juta pekerja.
Baca Juga: Begini Kisah Nyata Film Until Tomorrow Berdasarkan Cerita Aslinya
Sebanyak 4,3 juta pekerja telah menerima BSU subsidi gaji melalui kelompok bank pelat merah himbara, seperti BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri.
Selain BSU, Presiden Jokowi menyampaikan secara nasional penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM sampai saat ini sudah mencapai 96,6 persen.
Pemerintah pun akan terus mempercepat penyalurannya. Sebagaimana dihimbau langsung oleh Presiden Jokowi
Baca Juga: Masa Pendaftaran PPG Prajabatan 2022 Gelombang 2 diperpanjang, Segera Cek Jadwal Resmi Kemdikbud
"Untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota. Ini juga sudah hampir 20 juta (penerima), sudah 19.955.471 penerima, sudah," ungkapnya.
Kepala Negara pun menuturkan bahwa bantuan pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat dan perekonomian secara makro.
“Ini, kita harapkan dengan ini, daya beli konsumsi masyarakat semuanya bisa terangkat lebih baik, dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro," tukasnya.
Demikian informasi mengenai penyaluran BSU yang lambat, sehingga Presiden Jokowi meminta dipercapet penyalurannya.***