Perseteruan NasDem dan Demokrat: Hingga Laporkan Demokrat ke Polisi, Begini Tanggapan Refly Harun

UTARA TIMES - Perseteruan antara NasDem dan Demokrat mencapai tahap baru ketika NasDem merencanakan untuk melaporkan sejumlah petinggi Demokrat kepada polisi.

Pada tanggal 3 September 2023, DPP NasDem secara resmi mengumumkan niat mereka untuk melaporkan pengurus DPP Partai Demokrat ke Bareskrim Polri pada tanggal 4 September 2023.

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, mengonfirmasi rencana ini tetapi belum memberikan rincian lebih lanjut tentang kasus yang akan dilaporkan.

Baca Juga: Surya Paloh Soroti Nilai-Nilai Kebangsaan dan Tantangan Politik Indonesia: Selamat Tinggal Politik Cebong

Salah satu tokoh yang akan dilaporkan adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bersama beberapa pengurus DPP Demokrat lainnya.

Beberapa pihak, seperti Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengkritik tindakan NasDem yang menganggapnya sebagai upaya yang tidak etis dalam politik.

Baca Juga: Harga Pertamax Hari ini Berapa? Berikut Daftar Lengkap di SPBU Pertamina Seluruh Provinsi

"Bisa enggak kita enggak main polisi? Masa politik begini pakai polisi-polisian ya, seperti sebuah kejahatan saja. Kalau memang misalnya mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata keras, dan lain sebagainya ya di-counter dong dengan sebuah penyikapan," tuturnya, Minggu 3 September 2023.

Refly Harun mengemukakan kekhawatiran bahwa melibatkan polisi dalam konflik politik bisa meredam ruang berpendapat dan berdebat yang seharusnya ada dalam demokrasi.

Baca Juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 83 Kurikulum Merdeka: Uji Kompetensi Bab 1

"Kalau main polisi ini enggak asyik banget ya, belum memerintah saja kita sudah main polisi-polisian, nanti gimana kalau memerintah? Jadi harusnya hargai ruang berpendapat, berdebat, ngapain NasDem harus mempolisikan petinggi Demokrat? Orang emosi kok dipolisikan," kata Refly Harun menambahkan.

Dia juga menyatakan bahwa emosi yang dirasakan oleh Demokrat adalah hal yang wajar dalam politik, dan seharusnya masalah ini diselesaikan melalui argumentasi cerdas, bukan melalui tindakan hukum.

Baca Juga: Cek Data Penerima PIP Kemdikbud 2023 Lewat HP di pip.kemdikbud.go.id, BLT Rp1 Juta Cair ke Siswa

"Ini bisa menjadi sebuah metode keterlibatan aparat untuk membungkam lawan-lawan politik. Jangan begitulah Nasdem Kalau menurut saya, tapi kan kita juga tidak bisa menghalangi hak warga negara," tutur Refly Harun.

Refly Harun menyoroti kemungkinan bahwa melaporkan petinggi Demokrat ke polisi bisa menjadi metode untuk membungkam lawan politik.***