Network
UTARA TIMES- Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengatur keuntungan dari penjualan dosis vaksin gotong royong Covid-19 yang dibeli badan usaha. Hal itu disebabkan karena vaaksin berbayar diperjual-belikan (berbayar).
Kebijakan vaksin berbayar ini banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan baik tokoh publik maupun Budayawan seperti Sujiwo Tedjo dan Fadli Zon.
Dalam kebijakan pemerintah ini, vaksin gotong royong dikelola oleh PT Bio Kimia Farma dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin covid-19. Hal itu didasari keputusan menteri kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021.
Sebelumnya, kebijakan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong yang dikelola kimia farma menuai kritik pedas dari berbagai kalangan.
Tak ayal dibeberapa pandangan tokoh publik menilai kebijakan vaksin berbayar dimasa pandemi sebagai bentuk menumpuknya ketidakadilan sosial saat pandemi Covid-19.
Kritik terhadap vaksin berbayar yang diselenggarakan pemerintah disampaikan oleh Budayawan Sudjiwo Tedjo melalui unggahan ditwitter nya pada Senin, 12 Juli 2021.
Sujiwo Tedjo mengatakan jika vaksin berbayar menyebabkan orang kaya bisa di vaksin duluan, karena itu akan menambah tumpukan rasa ketidakadilan masyarakat.
Baca Juga: Resep Membuat Kue Manja, Inspirasi Cemilan yang Mengenyangkan dan Legit!
"Kalau orang kaya bisa divaksin duluan cuma karena bisa bayar, bukan karena antrean, ini menambah tumpukan rasa ketidakadilan pada masyarakat," Kata Sujiwo Tedjo
Dalang sekaligus Presiden Jancukers itu juga menilai jika Covid-19 bukan penyakit biasa dan individual.
"Covid-19 bukan penyakit biasa & individual yang uang boleh bicara. Ini pandemi," Tandasnya dalam sebuah unggahan.
Sementara itu vaksin berbayar juga menuai kritik pedas dari Anggota DPR RI 2019-2024 dari partai Gerindra, Fadli Zon.
Fadli Zon mengatakan jika Vaksin berbayar (Gotong Royong) harusnya dibatalkan, bukan di tunda.
"Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat trus dijual lagi ke rakyat," Kata Fadli Zon.
Fadli Zon juga berharap vaksin yang di gratiskan bukan vaksin hibah negara sahabat.
"Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan. BUMN itu bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat bukan cari untung dari rakyat," Tandas Fadli Zon dalam unggahan Twitter yang dikutip Utara Times, Senin 12 Juli 2021.***
