Network
UTARA TIMES - Mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah.
Syarat jual beli tanah yang mewajibkan BPJS Kesehatan yang akan dimulai 1 Maret 2022 ini, dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022,” tulis surat bernomor HR.02/164-400/II/2022 dikutip Sabtu 19 Februari 2022.
Surat yang dikeluarkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan ditandatangani oleh Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yakni Suyus Windayana.
Baca Juga: Liga Spanyol: Prediksi Real Betis vs Mallorca, Head to Head, Tanding 21 Februari 2022
Selain jual beli tanah yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib, Suyus Windayana juga mewajibkan bagi pemohon pelayanan peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
“Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan,” tulis surat tersebut.
Baca Juga: Tiara Temui Radit di Ruang ICU , Sinopsis Aku Bukan Wanita Pilihan Episode 4 20 Februari 2022
Pemberlakuan yang akan mulai tanggal 1 Maret 2022 tentang BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah ini, merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
