Network
UTARA TIMES- 5 Organisasi kepemudaan (OKP) setingkat pusat menuntut kejelasan SKB 4 Menteri dan 2 Kepala Daerah menanggapi polemik tiket Candi Borobudur.
Tuntutan atas polemik tiket Candi Borobudur itu berasal dari organisasi kepemudaan yakni Hikmahbudhi, Gemabudhi, Patria, Peradah hingga Dharmapala.
Bermula dari sharing session yang diadakan PERADAH DKI Jakarta, 12 Juni 2022 yang berlangsung secara daring via live Instagram, 5 OKP Buddha dan Hindu tersebut mulai menganalisa dan menjajaki bagaimana menjaga eksistensi Candi dan upaya pelestariannya.
Baca Juga: Siapa Giulio Parengkuan Pemain Ical di Pertaruhan The Series? Simak Karakternya Berikut
Perlu diketahui, Sharing season ini memiliki tema ' Eksistensi Candi dan Upaya Pelestarian Budaya Nusantara' yang di isi oleh beberapa ketua OKP yakni Anes Dwi Prasetya / Dewan Pengurus Pusat Gemabudhi (Generasi Muda Buddhis Indonesia), Bryan Pasek Mahararta / Ketua DPP Peradah Indonesia (Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia) DKI Jakarta.
Dalam diskusi tersebut, 5 OKP Buddha dan Hindu itu menuntut beberapa hal terkait polemik harga tiket Candi Borobudur dengan alasan konservasi.
Hal itu diutarakan salah satunya dari Anes Dwi Prasetya, Ketua Gemabudhi (Generasi Muda Buddhis Indonesia) dalam sesi diskusi, Ia mengatakan jika mereka menuntut kejelasan SKB 4 Menteri dan 2 kepala daerah tentang pengembalian situs Candi Borobudur sebagai tempat Ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia.
Baca Juga: Operasi Patuh Lodaya 2022: Jangan Melanggar Ini Jika Tak Ingin Ditilang
" Kami menuntut agar pemerintah memberikan kejelasan atas SKB empat Menteri dan 2 Kepala Daerah (Jawa Tengah dan DIY), tentang pengembalian situs Candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia," Katanya sebagaimana dikutip Utara Times secara langsung.
