Network
UTARA TIMES – Laksda TNI Purn. Soleman Ponto menduga dana judi online sebesar Rp155 Triliun mengalir ke Satgassus Merah Putih.
Menurut Soleman, adanya dugaan Satgassus terima Rp155 Triliun dana judi online itu menunjukkan audit sudah sangat mendesak untuk dilakukan.
Namun, lanjut Soleman, audit terhadap Satgassus yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp155 Triliun itu harus melibatkan TNI.
Satgassus diduga menerima dana judi online karena lembaga di tubuh Polri itu pernah dipimpin Ferdy Sambo, yang santer dikaitkan dengan sindikat judi online bernama Konsorsium 303.
Baca Juga: Prediksi Skor Everton vs West Ham Minggu 18 September 2022 Pukul 20.15 WIB
“Waktu itu kita belum tahu berapa jumlahnya (jumlah uangnya), baru menduga-duga. Tapi, ternyata sekarang kita sudah mendapat yang fix, yakni Rp155 triliun,” jelas Soleman.
Sebagaimana diberitakan, sebulan yang lalu viral sebuah skema sindikat judi online yang melibatkan Ferdy Sambo.
Skema tersebut diunggah oleh akun anonim di media sosial Twitter sebelum beredar di platform media sosial yang lain.
Dalam skema yang diberi nama Konsorsium 303 itu, Ferdy Sambo disebut sebagai “Kaisar”.
Sejumlah nama pejabat Polri dicatut dalam skema itu, di antaranya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.
Ada juga Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dan Petinggi Densus 88 Brigjen Pol Herry Heryawan.
Meski sejumlah pihak menduga skema tersebut disebar oleh lawan Ferdy Sambo di tubuh Polri, Soleman Ponto tetap mendesak Satgassus Merah Putih segera diaudit.
Perlunya TNI dilibatkan dalam proses audit itu disebabkan tidak ada pihak lain yang memiliki nyali untuk melakukannya.
Baca Juga: 3 Skenario Timnas Indonesia U-20 Lolos Ke Final Piala Asia U-20, Jelang vs Vietnam U-20
“Siapa yang punya nyali? Saya pesimis,” ujar Soleman.
Ia menambahkan, Presiden saja sampai memerintahkan 4 kali agar kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat ini segera terungkap.
“Presiden aja untuk pembunuhan harus memerintahkan 4 kali,” terangnya.
Tak hanya itu, menurut Soleman, perintah Kapolri agar proses penyidikan kasus ini transparan juga diabaikan bawahannya.
Menurutnya, banyak bawahan Kapolri yang membangkang dan berusaha menutup-nutupi kasus ini.
“Itu artinya masih ada pembangkangan, masih ada bantah-membantah (atasan) walau sedikit-sedikit,” terang Soleman.***
