Network
Pada tahun berikutnya dibentuklah panitia lainnya, seperti Panitia Negara Urusan Agraria (1956), Rancangan Soenarjo (1958) dan Rancangan Sadjarwo (1960).
Dari berbagai panitia dan rancangan tersebut akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang kala itu dipimpin Haji Zainul Arifin menerimanya dan melahirkan UUPA.
Baca Juga: Cara Top Up Shopee Pay di Livin By Mandiri Mudah Kurang dari 5 Menit Langsung Masuk
Pada sidang DPR-GR tanggal 12 September 1960, Menteri Agraria saat itu, Mr. Sardjarwo dalam pidato pengantarnya mengatakan perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh, dan sisa penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk mendapatkan diri dari kekangan ke sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.
" Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak lahan yang kemudian menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Belum lagi didukung dengan kondisi cuaca panas dan hujan serta beriklim tropis yang semakin membuat tanah di Indonesia cocok untuk banyak jenis tanaman." tuturnya.
Sementara menurut Sekretaris DPC GMNI Bogor, Yunan Sowakil sependapat, Ia mengatakan bahwa Meski besar peluang yang dimiliki sayangnya negara ini masih belum memaksimalkan kesempatan keuntungan di sektor pertanian.
Baca Juga: The Sexy Doctor is Mine Season 2 Tayang Setiap Hari Apa, Jam Berapa dan Dimana?
" Sebab memang pada dasarnya banyak stigma negatif yang timbul. Salah satunya adalah anggapan bahwa menjadi petani akan menghadapi banyak masalah pertanian terutama di sektor ekonomi, Oleh karena itu faktor ekonomi ini menjadi penggangu dimana pemilik lahan sering ditawarkan harga beli yang tinggi oleh investor. Para pemilik lahan akan terpengaruh atau tergiur dengan harga yang ditawarkan oleh investor yang biasanya lebih mahal 2 kali lipat dari harga biasanya, sehingga para pemilik lahan berpikirlebih baik jika lahannya dijual ke investor karena bisa membeli lahan yang lebih murah di tempat lain." Ungkapnya.
Adit selaku ketua juga menambahkan selain dari apa yang dipaparkan Sekretarisnya, ia mengungkapkan bahwa stigmatisasi lain didorong oleh banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pertanian hanya berujung kepada mencangkul saja.
" Sehingga terkesan sektor pertanian adalah jorok dan miskin. Citra sektor pertanian yang tampak kotor dan miskin didasari oleh tidak adanya bukti kuat yang mengatakan bahwa bertani itu menjanjikan. Bukan berarti seluruh petani itu miskin. Namun, kebanyakan ekonomi petani masih termasuk kelas menengah ke bawah. Padahal dalam mewujudkan ketahanan pangan petani merupakan pelaku utama, Melalui petani, kebutuhan pangan rumah tangga hingga bahan baku industri dapat terpenuhi dengan baik." Tambahnya.
