Network
UTARA TIMES- Bedah buku Merahnya Ajaran Bung Karno yang diselenggarakan oleh Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 7 Desember 2023, Airlangga Pribadi Kusman pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga menemukan kembali (rediscovery) dan mengkontekstualisasikan ajaran Bung Karno dalam konteks dinamika politik kontemporer Indonesia menuju 2024.
Menurut Airlangga bahwa Bung Karno bersama dengan Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan Tan Malaka menegaskan sistem politik republik sebagai corak utama Indonesia merdeka.
Lebih lanjut, Ia juga mengulas kembali penegasan Bung Karno dalam Pidato Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 yang menguraikan corak sistem republik, maka menurutnya tidak bisa seseorang yang menjadi Presiden kemudian otomatis diteruskan oleh anaknya menjadi kepala negara.
Baca Juga: KKM Kedungwungu Bekerjasama dengan SMK NU Krangkeng Lestarikan Tanaman Hias
" Sehubungan dengan kondisi sekarang, maka arah perjalanan politik Indonesia telah mengingkari kesepakatan para pendiri republik (The Founders of Republic), dimana keluarga khususnya anak dari presiden mendapatkan previledge (keistemewaan) melalui keputusan MK untuk memperoleh kesempatan menjadi wakil presiden. " Ungkapnya.
Sosok alumnus Ph.D dari Murdoch University Australia ini mengutarakan juga terkait arah politik yang memperlihatkan menguatnya previledge (keistimewaan) dari keluarga pemimpin, bertentangan dengan nafas Pancasila seperti yang dikumandangkan oleh Bung Karno dalam Lahirnya Pancasila.
Baca Juga: Link Pendaftaran Mudik Gratis Nataru 2023/2024 Kemenhub, Cek Jadwal dan Tujuan di Sini
" Bung Karno menyatakan bahwa Republik Indonesia yang akan dibangun jangan sampai mengagungkan satu orang, memberi kekuasaan pada satu golongan kaya maupun aristokrat.Namun Indonesia dimana negara ini adalah milik semua, semua untuk semua. " Tuturnya.
Lontaran penyataan Sukarno ini menurut Airlangga menegaskan bahwa Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh Sukarno berusaha membatasi kekuasaan karena itulah esensi dari Republik. Sementara keistimewaan maupun pemanfaatan hukum bagi kepentingan kekuasaan yang tengah terjadi adalah pengingkaran terhadap prinsip republik sebagai esensi dari Pancasila.
