UTARA TIMES- Bahasa JawaPolitik etis yang diberlakukan koloni Belanda memberi kesempatan pada bumiputra untuk mengenyam pendidikan ala Barat.
Walaupun tidak semua kalangan dapat mencecap pendidikan itu, namun langkah Belanda ini banyak sekali memberi keuntungan bagi Indonesia secara umum.
Melalui bangku pendidikan tersebut, masyarakat menjadi terdidik dan lambat laun sadar akan nasib bangsanya yang tengah tertindas.
Baca Juga: Bisnis Sultan Ageng Berefek Baik bagi Ekonomi Banten, VOC Sangat Kesal, Rencanakan Balas dendam
Meskipun perlawanan atas penjajah tak henti-hentinya dilakukan oleh laskar Tanah Air sejak dulu, nyatanya politik etis sedikit banyak mengubah mode perlawanan itu ke arah yang lebih sistematik dan terorganisir.
Sejak tahun 1900-an, mulai bermunculan organisasi-organisasi pergerakan yang digagas oleh kaum terdidik. Mereka sadar bahwa kesadaran kolektif sangat dibutuhkan untuk melawan penjajah.
Baca Juga: Akibat Pandemi Covid - 19, Hiburan Drakorpun Ikut Terdampak
Di Jawa, pernah lahir sebuah gerakan yang bermula dari kesadaran bahwa hierarki yang ada dalam bahasa Jawa, tata krama dan unggah-ungguhnya, yang dipraktikkan dan dilanggengkan selama ratusan tahun, telah menyebabkan mental rakyat Jawa menjadi penakut, merasa menjadi budak, rendah diri, dan tidak pernah berani menyuarakan hak-haknya, apalagi menyuarakan kebenaran (Alexander Supartono, 2000: 101-102). Gerakan ini bernama Djawa Dipa.
Baca Juga: Garam Hitam, Yuk Tilik Manfaatnya
Jawa yang notabene merupakan pusat pemerintahan kolonial, terdiri dari masyarakat yang taat pada ajaran yang diwariskan leluhur.
Hal ini dimanfaatkan oleh penjajah untuk bertindak semaunya, menindas orang-orang Jawa dan memeras kekayaan alamnya.
Gerakan ini lahir di Surabaya pada tahun 1914. Pelopornya merupakan dua orang anggota redaksi surat kabar Oetoesan Hindia sekaligus pimpinan Sarekat Islam Surabaya, yakni Tjokrosoedarmo dan Tjokrodanoedjo. Djawa Dipa sendiri berarti “Sinar Jawa”, sinar yang akan memberi pencerahan pada rakyat Jawa.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Jendela SMP episode 177, Joko Muntah Saat Naik sepeda Wulan Khawatir
Djawa Dipa memiliki cita-cita untuk menghapus segala bentuk ketimpangan di tengah-tengah masyarakat Jawa, seperti bahasa dan tata krama. Hal ini dimaksudkan agar kesetaraan dapat diwujudkan sehingga akan tumbuh keberanian untuk mengungkapkan ekspresi ketidakadilan yang selama ini mereka terima.
Siraishi dalam Supartono (2000: 103) mengungkapkan bahwa langkah nyata pernah diambil, yakni dengan menghapus seluruh gelar kebangsawanan yang menandakan perbedaan kelas. Kemudian menggantinya dengan panggilan “wiro” untuk laki-laki, “woro” untuk perempuan yang sudah menikah, dan “roro” untuk perempuan yang belum menikah.
Baca Juga: Berbalas Instagram Story, Raline Shah Tunjukkan Kedekatannya Dengan Mohammed Hadid
Tentu saja ini menimbulkan tentangan dari orang-orang yang merasa posisinya terancam. Dan itu justru datang dari priyayi dan pejabat pemerintah. Namun tentangan tersebut tidak menyurutkan gerakan Djawa Dipa.
Berawal dari penderitaan yang sama, Djawa Dipa malah memperoleh banyak pengikut, sehingga gerakan ini makin meluas dan menjadi gerakan Hindia Dipa di tahun 1921.
Sayangnya, Hindia Dipa hanya bertahan setahun saja. Ini karena kompleksitas massa yang sudah bukan lagi berorientasi pada penggugatan budaya Jawa yang dianggap menghambat kemajuan, akan tetapi pada nasib Hindia secara menyeluruh.
Baca Juga: Berbalas Instagram Story, Raline Shah Tunjukkan Kedekatannya Dengan Mohammed Hadid
Terjadi perluasan gagasan yang semula menentang feodalisme Jawa, menjadi menentang kolonialisme Belanda. Meski begitu, Djawa Dipa telah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap pola pikir masyarakat Jawa kala itu.
Bahkan Taman Siswa yang diprakarsai Ki Hadjar Dewantara pun terinspirasi dari gerakan tersebut.***