UTARA TIMES - Prancis telah menjual 30 aset jet tempur ke Mesir dan sudah dikonfirmasi langsung melalui Kementerian Pertahanan Mesir pada Selasa, (4/5).
Mesir telah menandatangani kontrak dengan Prancis untuk membeli 30 jet tempur Rafale. Menurut laman investigasi Disclose pada Senin (3/5), kontrak itu tertuang dalam kesepakatan yang bernilai 3,75 miliar euro (Rp65,1 triliun).
Kementerian Pertahanan Mesir mengatakan kesepakatan itu akan dibiayai melalui pinjaman yang akan dibayar kembali selama setidaknya 10 tahun, namun tidak mengungkapkan nilai kesepakatan atau rincian lebih lanjut.
Baca Juga: Shownu Hiatus dari Promosi Untuk Comeback Mini Album MONSTA X, Berikut Penjelasan Agensi
Disclose mengatakan kesepakatan itu telah disetujui pada akhir April dan dapat dijamin kepastiannya pada Selasa ketika delegasi Mesir tiba di Paris.
Perlu diketahui, Prancis adalah pemasok senjata utama ke Mesir antara 2013-2017, termasuk penjualan 24 pesawat tempur dengan opsi 12 lagi.
Baca Juga: Klasemen Liga Spanyol: Performa Sevilla Meredup Usai Dikalahkan Athletic Bilbao
Kontrak-kontrak itu telah selesai, termasuk kesepakatan untuk lebih banyak jet Rafale dan kapal perang yang telah berada pada tahap lanjutan.
"Dengan menandatangani kontrak mega-senjata dengan pemerintahan Presiden Mesir Abdel Fattah as-Sisi sementara yang terakhir memimpin penindasan terburuk dalam beberapa dekade di Mesir, pemberantasan komunitas hak asasi manusia di negara itu, dan melakukan pelanggaran yang sangat serius di bawah dalih perang melawan terorisme, Prancis hanya mendorong penindasan yang kejam ini," kata Jeannerod.
Baca Juga: Elsa Beri Ricky Obat Tidur dalam Ikatan Cinta Episode 4 Mei 2021 Full Episode
Disclose mengatakan pembiayaan untuk kesepakatan itu akan sampai 85 persen dijamin oleh negara Prancis. BNP Paribas SA, Credit Agricole, Societe Generale dan CIC, yang mendanai kesepakatan awal, mengajukan kesepakatan lagi. Bank-bank itu belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Prihatin dengan kevakuman politik di Libya, ketidakstabilan di seluruh kawasan, dan ancaman dari kelompok-kelompok jihadis di Mesir, kedua negara telah memupuk hubungan ekonomi dan militer yang lebih erat sejak Sisi naik ke tampuk kekuasaan.
Organisasi hak asasi menuduh Macron menutup mata terhadap apa yang mereka katakan sebagai peningkatan pelanggaran kebebasan oleh pemerintah Sisi.
Baca Juga: Berikut Rahasia Malam Lailatul Qadar Menurut Syekh Abil Fadl al-Ghumari
Pejabat Prancis menolak tuduhan itu dan mengatakan Paris mengikuti kebijakan untuk tidak mengkritik negara secara terbuka atas hak asasi manusia agar lebih efektif secara partikelir atas dasar kasus per kasus.***