UTARA TIMES – Prancis harus mempertimbangkan kewajiban vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum.
Pertimbangan wajib vaksinasi Covid-19 bertujuan, agar Pemerintah dapat bertindak cepat apabila epidemi memburuk.
Selain untuk masyarakat umum, Pemerintah Prancis juga mewajibkan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh tenaga medis.
Baca Juga: dr. Tirta Terima Tantangan dari Menko Luhut Terkait Penanganan Covid-19
Kendati begitu, sejauh ini Pemerintah Prancis tidak memaksakan pemberian vaksin Covid-19 bagi masyarakat umum.
Otoritas kesehatan Prancis, HAS, melalui persyaratan mengatakan bahwa pembahasan harus berfokus pada perluasan vaksinasi wajib di luar RUU Pemerintah saat ini.
Pembahasan juga diminta untuk mempertimbangkan mengenai pemerintah, apakah mewajibkan vaksinasi bagi semua orang yang rentan terhadap Covid-19.
Pembahasan tersebut juga berlaku kepada para profesional yang melakukan kontak erat dengan masyarakat, dan masyarakat umum.
Baca Juga: Cara Cek Bansos Sembako, BST, dan PKH di cekbansos.kemensos.go.id
“Dinamika epidemi kini menuntut peningkatan besar-besaran jangkauan vaksin. Penting bagi masyarakat yang paling rentan,” kata HAS, seperti dikutip Antara.
Adapun antusiasme vaksinasi di Prancis terlihat pekan ini, setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan bahwa per 21 Juli masyarakat harus memiliki bukti vaksinasi.
Selain bukti vaksinasi, masyarakat Prancis juga harus memiliki imunitas, atau hasil tes negatif Covid-19 terbaru agar dapat memasuki tempat-tempat umum, seperti kereta, bioskop, dan restoran.
Baca Juga: MIRIS! Ferry Irawan Digugat Cerai oleh Sang Istri Saat Sedang Sakit Hingga Diusir dari Rumah
Namun, pada Rabu lalu, ribuan orang di Kota Paris memprotes rencana Presiden Macron untuk mewajibkan warga memiliki kartu sehat agar mereka dapat memasuki tempat umum.
Setelah turun daei 42.000 lebih per hari pada pertengahan April, menjadi kurang dari 2.000 per hari pada akhir Juni.
Rata-rata angka infeksi baru harian di Prancis perlahan kembali melonjak, yang kini berada di kisaran 5.000 per hari.***