UTARA TIMES - Draf Amerika Serikat (AS) yang menilai tentang isu Xinjiang menjadi polemik
global beberapa waktu terakhir ini.
Diisukan bahwa Xinjiang mendapatkan serangan brutal dari pemerintah China menyusul
berbagai tragedi militer yang terjadi di sana.
Berikut respon pemerintah China mengenai penilaian terhadap kondisi Xinjiang yang masuk
dalam wilayah kedaulatan China.
“AS dan beberapa negara lain mengajukan draf keputusan dan mengemasnya sebagai isu
prosedural, mencoba untuk menjustifikasi "penilaian" yang tidak sah dan ilegal,” kata Kepala Misi China untuk PBB di Jenewa Chen Wu.
Baca Juga: Little Women Episode 12End Kapan Tayang? Cek Jadwal Tayang Akhir Misteri Anggrek Biru
AS dan negara-negara itu, kata Chen, juga mengangkat isu terkait Xinjiang yang sama sekali
tidak ada dalam agenda Dewan Hak Asasi Manusia.
"Isu terkait Xinjiang sama sekali bukan isu hak asasi manusia (HAM). Ini tentang
kontraterorisme, deradikalisasi, dan antiseparatisme," ujar Chen sebelum pemungutan suara di Sidang ke-51 Dewan HAM.
Dia mengatakan kepada dewan tersebut bahwa, setelah melalui berbagai upaya keras, Xinjiang
tidak mengalami insiden kekerasan dan teroris selama lima tahun berturut-turut.
Baca Juga: Link Nonton Little Women Episode 11 Sub Indo Resmi Bukan di Dramaqu Lengkap dengan Bocoran Ending
Hak asasi manusia semua kelompok etnis di Xinjiang dilindungi sepenuhnya. Diketahui Xinjiang
termasuk dalam kedaulatan China.
Chen mengungkapkan bahwa selama enam dekade terakhir populasi Uighur di Xinjiang
berkembang dari 2,2 juta jiwa menjadi sekitar 12 juta jiwa, dan rata-rata angka harapan hidup
meningkat dari 30 tahun menjadi 74,7 tahun.
"Dengan menutup mata terhadap fakta dan kebenaran ini, Amerika Serikat dan beberapa
negara lain mengarang dan menyebarkan banyak kebohongan dan rumor, dalam upaya untuk
memfitnah China, merusak stabilitas Xinjiang, dan membendung perkembangan China,"
ujarnya.
Baca Juga: Prediksi Arsenal vs Liverpool dalam Jadwal Liga Inggris Pekan Ke Sepuluh, Minggu 9 Oktober 2022
"Ini adalah contoh tipikal dari manipulasi politik dan pelanggaran berat terhadap HAM semua
kelompok etnis di Xinjiang," kata Chen lagi.
Lebih lanjut, Chen menekankan bahwa sejauh ini semua resolusi khusus negara dari Dewan
Hak Asasi Manusia ditujukan untuk negara-negara berkembang.
AS dan beberapa negara lain, dengan mengabaikan pelanggaran serius HAM mereka,
menuding pihak lain sesuka hati.
Baca Juga: Sinopsis Gangaa Episode 132 Sabtu 8 Oktober 2022: Aashi Terjebak di Kebakaran
"Ini merupakan standar ganda yang tipikal. Komunitas internasional tidak boleh membiarkan
segala bentuk upaya untuk mempolitisasi atau memperalat isu-isu HAM, dengan maksud untuk
mencegah badan-badan hak asasi manusia multilateral melayani tujuan politik negara-negara
tertentu," ujar utusan China tersebut.
Demikian informasi mengenai isu Xinjiang yang menjadi perhatian dunia. Dan pemerintah China
menganggap AS telah melakukan penilaian ilegal.***