Network
UTARA TIMES - Pada aksi kudeta oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil telah berjalan hampir selama satu pekan ini.
Sehingga aksi kudeta yang dilakukan tersebut mendapatkan kecaman dari komunitas internasional.
Dan aksi kudeta tersebut juga mendapatkan respon protes dari warga Myanmar sendiri.
Seperti halnya Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) mendesak Myanmar untuk mematuhi dan menghormati prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.
Baca Juga: Sinopsis Buku Puisi 'Perjamuan Khong Guan' Karya Joko Pinurbo
Seruan itu disampaikan empat komisioner AICHR yakni Yuyun Wahyuningrum (Indonesia), Eric Paulsen (Malaysia), Shashi Jayakumar (Singapura), dan Amara Pongsapich (Thailand).
"Kami mengingat tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan pada supremasi hukum, pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional, serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kebebasan fundamental," kata AICHR dalam keterangan tertulisnya.
AICHR mendukung proses demokratisasi dan perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar dan menyerukan kepada semua pihak untuk menyelesaikan setiap perselisihan melalui mekanisme yang sah dan dialog damai.
Baca Juga: Danza de los Voladores, Ritual 'Manusia Burung' Yang Mendebarkan di Meksiko
"Kami mengharapkan hasil yang demokratis dan damai yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar," ujar AICHR.
Seperti diberitakan Pikiran-rakyat.com dalam artikel "Militer Myanmar Jalankan Pemerintahan di Tengah Unjuk Rasa, AICHR Berharap Perdamaian Terwujud." Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada Senin, 1 Februari 2021 beberapa jam setelah menahan Myint, Suu Kyi, dan anggota senior NLD lainnya.
Kudeta terjadi beberapa jam sebelum sesi pertama parlemen baru negara itu yang akan diadakan setelah pemilihan November lalu di mana partai NLD Suu Kyi memperoleh kemenangan besar.
Baca Juga: Asmara dan Keuangan Zodiak Leo 7 Februari 2021: 'Fase Pasang Surut, Dihadapkan Pilihan'
Militer mengklaim kudeta itu dilakukan karena kecurangan pemilu dalam pemungutan suara, yang didominasi oleh NLD di parlemen.***(Putra/PR)
