Network
UTARA TIMES – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) menolak rangkap jabatan yang diemban Rektor UI Ari Kuncoro.
Melalui pers rilis resminya pada tanggal 20 Juli 2021, BEM FH UI mengingatkan bahwa hukum seharusnya berada pada posisi yang tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut, BEM FH UI berpendapat bahwa seharusnya rangkap jabatan Ari Kuncoro harus ditindak tegas, bukan malah mengubah peraturan hukum terkait.
“Dengan demikian, hukum seharusnya ditempatkan pada tempat yang tertinggi, lebih dari segala-galanya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” sebut BEM FH UI.
“Peraturan hukum yang seharusnya ditindak tegas malah diselesaikan dengan mengubah peraturan hukum terkait,” sambungnya.
BEM FH UI menilai bahwa keputusan tersebut merupakan suatu hal yang miris.
“Bukankah miris melihat hal tersebut terjadi di negara yang katanya Negara Hukum?” tulisnya.
Kemudian BEM FH UI mempertanyakan status Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
“Dengan demikian timbul satu pertanyaan, apakah Indonesia dengan tegas menegakkan hukum yang berlaku atau bersedia membelokannya demi individu tertentu?” sambung BEM FH UI.
Baca Juga: Sambut Hari Kemerdekaan HUT RI ke-76, Berikut 5 Pahlawan Indonesia Tempo Dulu
Terkait pertanyaan tersebut, BEM FH UI meminta Ari Kuncoro selaku Rektor UI untuk menjawabnya.
“Prof. Ari mungkin dapat menjawab pertanyaan itu,” tutur BEM FH UI.
Seperti diketahui sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro merupakan Rektor UI sekaligus merangkap sebagai Wakil Komisaris pada BUMN, yaitu Bank BRI.
Baca Juga: Resensi Novel Norwegian Wood Karya Haruki Murakami
Hal tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang Rektor menjabat pada perusahaan BUMN.
Kendati ditindak, Presiden Joko Widodo malah merevisi aturan tersebut. Pada PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI, Rektor boleh menjabat pada perusahaan BUMN, kecuali pada posisi direksi.
Kejadian rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro tersebut mendapat respon dari berbagai pihak. Termasuk BEM FH UI yang menolaknya.***
