Ekonomi Bukan Alasan Menunda Pilkada Pada Saat Pandemi

- 30 Oktober 2020, 15:30 WIB
Petugas KPPS menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan Pilkada 2020 di Jakarta, Rabu 22 Juli 2020,
Petugas KPPS menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan Pilkada 2020 di Jakarta, Rabu 22 Juli 2020, /ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/

UTARA TIMES – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap di selenggarakan meskipun masih dalam kondisi Covid-19, alasan ekonomi yang menjadi acuannya.

Pemerintah menganggap dapat memutar hingga Rp26 triliun dalam konstelasi pilkada tersebut, dengan melihat kondisi ekonomi yang lesu pada saat ini.

Baca Juga: Ong Seong Wu dan Kim Dong Jun Mabuk Bersama di ‘More Than Friends’

Seperti dilansir dari PikiranRakyat-Indramayu.com, yang hal ini disorot oleh Yessar Rosendar. Ia mewawancarai peneliti senior Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Eric Alexander Sugandi.

Narasumber lainnya adalah M. Rizal Taufikurahman yang merupakan Head of Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Baca Juga: Alur Berbeda dari Film Denting Kematian

Rizal Taufikurrahman menyatakan bahwa tidak ada dampak signifikan yang ditinggalkan pilkada terhadap perekonomian Indonesia. Penyebabnya adalah mobilitas masyarakat yang terbatas. Pilkada bisa berpengaruh terhadap ekonomi jika kita tidak dalam situasi pandemi.

Jika situasi normal, pilkada memang mendorong berbagai sektor. Contoh nyatanya adalah pembuatan atribut kampanye, pencetakan baliho, dan iklan di media.

Baca Juga: Setelah Menonton Film The Impossible Dream, Siswi SD ini Sampaikan Pesan Keadilan Gender

Sektor yang akan tumbuh pada pilkada kali ini hanya yang terkait komunikasi dan informasi. Sebagian besar kampanye akan melalui daring.

Sektor informasi dan komunikasi pada triwulan kedua tahun ini hanya menyumbang 4,66% dari produk domestik bruto (PDB). Penjualan barang dan jasa di Indonesia memang mencapai Rp3.687,7 triliun.

Baca Juga: Negara Miskin Telah di Siapkan Skema Asuransi Vaksin dari WHO

Eric Alexander Sugandi pun mengungkapkan hal sama. Ia menuturkan bahwa dampak yang ditimbulkan pilkada pada pandemi tidak akan bertahan lebih dari 6 bulan.

“Ada dampak ekonominya, namun akibat negatifnya juga banyak jika pandemi ini berlarut-larut dan dana penanganan dari pemerintah pasti bertambah,” tutur Eric.

Baca Juga: Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan (PUSPPA) Upayakan Pesantren Virtual

Jika kasus bertambah (akibat pilkada), tentu pemulihan ekonomi pun akan tertunda. Anggaran yang dibutuhkan untuk menanggulanginya menjadi lebih besar. Alhasil, target pertumbuhan 5% yang dicanangkan pemerintah pada tahun depan akan sukar tercapai apabila Covid-19 tidak terkendali.

Baca Juga: Jang Hyuk dan Joe Taslim Bertarung di ‘The Swordsman’

Hingga Kamis, 29 Oktober 2020 lalu, tercatat kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 404.048. Data ini dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman Satgas Penanganan Covid-19, covid19.go.id.

Risiko penambahan kasus lebih tinggi bisa terjadi saat penyelenggaraan pemilu nanti. Rizal melihat risiko tersebut bisa muncul dari kegiatan kampanye, pemungutan suara di TPS, maupun perhitungan suara.

Baca Juga: Nelayan Pantura Terkena Dampak Pelabuhan Patimban, Bupati Subang Usulkan 17 Program Ke Mentri

Imbauan pemerintah tentang pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) tetap berpotensi menimbulkan pelanggaran. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan adanya 237 pelanggaran prokes pada kampanye 26 September – 5 Oktober.

Baca Juga: Rencana Liburan? Google Travel Tambah Fitur Baru

Pada 6-15 Oktober 2020, angkanya bertambah menjadi 375. Dari 309 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 45 kabupaten/kota di antaranya masuk dalam zona merah. Hal ini diungkap Kementerian Kesehatan.

Pilkada serentak sebaiknya ditunda sampai penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan.

“Pilkada serentak sebaiknya dipikirkan kembali,” tutur Rizal.***

Editor: Nur Umar

Sumber: Pikiran Rakyat Indramayu


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah