Network
UTARA TIMES - Hingga saat ini pemerintah masih belum memutuskan bantuan sosial (bansos) beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) pasalnya hal tersebut masih harus menunggu arahan dari presiden, apakah bansos beras tersebut bisa berlanjut atau tidak pada 2021 sebab masih mempertimbangkan kondisi pasokan beras saat ini.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan "Kita menunggu arahan Presiden untuk tahun 2021," kata dia pada konferensi pers secara daring terkait RTM evaluasi pelaksanaan bansos kuartal I-III, progres kuartal IV tahun 2020 dan rencana penyaluran bansos 2021 yang dipantau di Jakarta Kamis, 5 November 2020 dilansir dari ANTARA.
Baca Juga: IHSG Pada Penutupan Sesi Awal Naik, Indonesia Alami Resesi
Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan usulan Bantuan Sosial Tunai (BST) 2021 untuk 10 juta KPM di luar Jakarta dengan nominal sama seperti 2020 yakni Rp300 ribu per bulan.
"Jadi ini usulan ya, usulan yang sedang kita siapkan," ujarnya.
Sesuai arahan Presiden, bansos dengan skema-skema yang selama ini sudah dilaksanakan akan tetap berlanjut sampai pada kuartal I tahun 2021. Namun, hal itu tentunya dengan sejumlah perubahan.
Baca Juga: Filter Instagram ‘Ngibul’ Ramai Digunakan
"Baik itu perubahan alokasi, perubahan kuota, maupun sistem penyaluran," katanya.
Khusus untuk DKI Jakarta, tetap dalam bentuk sembako dengan target 1,3 juta KPM seperti semula dengan nilai indeks bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut, juga menyinggung soal perluasan cakupan dan fungsi Data Terpadu Sosial (DTKS).
