Masyarakat Bisa Kacau Jika Tidak Ada Hukum, Simak Kunci Jawaban Uji Kompetensi 3 PKN SMP Kelas 8 Halaman 73

- 1 September 2021, 16:30 WIB
Suatu Masyarakat Bisa Kacau Jika Tidak Ada Hukum, Simak Kunci Jawaban Uji Kompetensi 3 PKN SMP Kelas 8 Halaman 73
Suatu Masyarakat Bisa Kacau Jika Tidak Ada Hukum, Simak Kunci Jawaban Uji Kompetensi 3 PKN SMP Kelas 8 Halaman 73 /buku tematik/

UTARA TIMES – Pada BAB 3 adik-adik mempelajari banyak tentang hukum. Ini saatnya menguji pemahaman mengenai materi-materi tersebut di Uji Kompetensi 3 halaman 73 PKN SMP kelas 8. Kunci jawaban mengenai hal ini akan dijelaskan di akhir artikel ini.

Salah satu pertanyaan dalam Uji Kompetensi 3 ini adalah mengapa suatu masyarakat bisa kacau jika tidak ada hukum? Pertanyaan berikutnya berkenaan bagaimana hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan.

Pada Uji Kompetensi 3 juga adik-adik bisa menemukan pertanyaan tentang cara negara membuat peraturan, bagaimana jika posisi adik-adik saat menjadi pembuat peraturan, dan gambaran situasi masyarakat yang mematuhi hukum dan yang tidak.

Bila masih bingung menjawab pertanyaan pada Uji Kompetensi 3 di halaman 73 tersebut, adik-adik bisa simak kunci jawaban berikut sebagaimana yang sudah disusun Utara Times. 

Baca Juga: Suasana yang Menunjukkan Isi Pembukaan UUD RI 1945, Kunci Jawaban Uji Kompetensi 2 Halaman 48 PKN SMP Kelas 8

1. Mengapa suatu masyarakat bisa kacau jika tidak ada hukum?

Karena setiap manusia mempunyai keinginan. Kadang kala keinginan itu berbeda-beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan-keinginan tersebut maka yang terjadi adalah benturan-benturan. 

Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib maka diperlukan adanya peraturan hidup. Peraturan hidup itu disebut dengan norma.

2. Bagaimana  sebuah  hukum  dapat  menciptakan  ketertiban  dan  keadilan?  Beri kan contohnya!

Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. 

Misalnya tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan sebagainya. 

Melalui tata tertib sekolah maka semua siswa maupun warga sekolah lainnya dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman dan penuh tanggung jawab.

Peraturan rumah tangga dapat menciptakan saling menghormati dan menyayangi di antara anggota keluarga. Peraturan daerah dapat menciptakan kemakmuran dan keteraturan bagi daerah tersebut dalam mengelola masyarakatnya.

Peraturan pemerintah maupun Undang-Undang mampu memberikan petunjuk pelaksanaan maupun teknis di masyarakat tentang arah tujuan pembangunan negara sehingga tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga: Kupas Tuntas! Kunci Jawaban IPA Kelas 8 Semester 1 Halaman 10 Lengkap dengan Cara Mengerjakan  

3. Bagaimana  sebuah  peraturan  negara  dibuat  dan  cara  menyebarluaskannya pada masyarakat?

Sebuah peraturan Perundang-undangan dibuat harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca Juga: Bocoran Kunci Jawaban IPA Kelas 8 Semester 1 Halaman 8 dan 9 Tentang Perubahan Kecepatan Mobil

6. Bhinneka Tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

Adapun cara menyebarluaskannya dapat melalui penyuluhan, propaganda di media massa, dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat, dan lain sebagainya.

4. Jika kalian adalah pembuat peraturan, bagaimanakah caranya agar masyarakat mau mematuhi aturan yang telah dibuat?

Peraturan tersebut harus memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 5 dan penjelasannya agar bisa dipatuhi oleh masyarakat, yaitu:

1. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Simak Kunci Jawaban IPA Kelas 8 Semester 1 Halaman 7 Tentang Kelajuan dan Kecepatan

4. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.

5. Gambarkan dua  buah  situasi,  di mana  yang  pertama  masyarakatnya  mematuhi  hukum  sedangkan  yang  lainnya  tidak  mematuhi  hukum,  berikan  opini kalian dengan memberi alasan situasi mana yang akan dipilih.

Pada situasi di mana masyarakat patuh pada hukum, maka yang akan terjadi adalah kehidupan yang aman contohnya pada masyarakat yang sedang berkendara di jalan umum. 

Pada situasi di mana masyarakat tidak patuh pada hukum, maka yang akan terjadi adalah ketidakteraturan lalu lintas dan banyak terjadi kecelakaan. Contohnya jika ada masyarakat yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 

Dari situasi tersebut saya memilih untuk situasi mematuhi aturan hukum yang berlaku di lalu lintas dan akan mengingatkan para pelanggar tersebut, karena dengan saya mematuhi hukum saya bisa memberi contoh bagaimana situasi saat peraturan lalu lintas itu dipatuhi. Kemudian mengingatkan agar masyarakat lebih sadar pentingnya mematuhi hukum.

Demikian kunci jawaban dari Uji Kompetensi 3 halaman 73 untuk membantu adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa dijadikan referensi belajar.***

Disclaimer : Kunci jawaban ini dibuat sebagai referensi pembelajaran, bukan jawaban yang baku. Adik-adik bisa menyesuaikan dan mengembangkan isi dari jawaban ini sesuai kebutuhan.

Editor: Nurmaya


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah