Network
UTARA TIMES - Aspek Indonesia (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia) buka suara menyoroti soal berita BPJS Ketenagakerjaan yakni aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT) yang tertuang dalam Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Dalam aturan baru tersebut, tercatat bahwa BPJS Ketenagakerjaan JHT baru bisa dicairkan saat pekerja atau peserta memasuki usia pensiun 56 tahun. Aturan ini lantas disoroti sejumlah pihak, tak terkecuali Aspek Indonesia.
Sabda Pranawa Djati sebagai SekJen Aspek Indonesia, dalam keterangannya meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan para pekerja terkait aturan BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagaimana dilansir Utara Times dari Pikiran Rakyat, Sabda Pranawa Djati mengatakan pemerintah jangan membuat kebijakan yang merugikan pekerja dan rakyat Indonesia.
"JHT adalah hak pekerja karena iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri," sambung Sabda Pranawa Djati pada Sabtu, 12 Februari 2022.
Secara khusus, dia juga menilai aturan tersebut sangat merugikan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, menurutnya, dana JHT bisa digunakan sebagai modal usaha para pekerja yang terkena PHK, terlebih akibat adanya pandemi Covid-19.
Sabda juga menyampaikan bahwa komposisi iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh pekerja melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 2 persen dari upah per bulan dan 3,7 persen dari upah sebulan yang dibayar oleh pemberi kerja.
Dalam kesempatan itu, dia juga menuturkan, banyak pekerja yang di PHK tanpa mendapatkan pesangon karena dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan.
"Sehingga pekerja sangat berharap bisa mencairkan JHT yang menjadi haknya," katanya.
Baca Juga: Liga Italia: Prediksi Empoli vs Cagliari, Head to Head, Tanding pada 13 Februari 2022
Menyikapi hal tersebut, Aspek Indonesia pun meminta pemerintah untuk dapat meninjau kembali aturan baru soal pencairan JHT tersebut.
Diketahui sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2022.
Kebijakan itu mencabut sekaligus mengganti kebijakan sebelumnya yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, terkait manfaat JHT dapat dicairkan untuk pekerja yang berhenti bekerja baik mengundurkan diri maupun terkena PHK.
Dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri atau PHK.
Sementara, dalam aturan baru Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, JHT baru bisa dicairkan saat pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun.***
Artikel ini Pernah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul Polemik Pencairan JHT, Aspek Indonesia: Jangan Buat Kebijakan yang Rugikan Rakyat.
