Apa itu Pandemic Treaty yang Memicu Kontroversi Dunia? Ini Kata WHO

UTARA TIMES – Istilah Pandemic Treaty saat ini tengah berkembang pesat menjadi perdebatan lintas negara.

Negara-negara memiliki kurang dari enam bulan sebelum Sidang Umum WHO pada Mei 2024 untuk sepakat tentang cara lebih baik menanggapi pandemi masa depan dan menyelesaikan perjanjian yang banyak disebut sebagai Pandemic Treaty.

Tetapi apa itu Pandemic Treaty? Mengapa istilah itu begitu kontroversial? Dan apakah negara-negara akan memenuhi batas waktu ini mengingat adanya perpecahan yang mendalam di antara mereka tentang bagaimana melangkah ke depan, dan adanya oposisi terhadap perjanjian ini di berbagai negara?

Dilansir dari Devex, sebagian besar kontroversi seputar Pandemic Treaty dipicu oleh keyakinan palsu bahwa perjanjian tersebut akan menyerahkan kedaulatan negara kepada WHO, artinya badan PBB akan memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan negara-negara selama pandemi.

Baca Juga: Seorang Penjelajah Mengungkapkan Penemuan Pesawat Amelia Earhart, Ini Kata Ahli

WHO membantah narasi bahwa itu akan merampas kedaulatan negara, menyebutnya sebagai “berita palsu.”

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS juga menyebut klaim tersebut “palsu.”

Namun, masih ada perlawanan, tidak hanya di AS di mana ada petisi berkelanjutan untuk menghalangi teks rancangan saat ini, tetapi juga di negara-negara lain, termasuk Estonia, Britania Raya, dan Australia.

Kekhawatiran tentang Pandemic Treaty ini berkisar pada narasi palsu bahwa WHO akan memaksa vaksinasi, menggunakan paspor digital untuk melacak pergerakan orang, dan memberikan lebih banyak kontrol kepada lembaga tersebut terhadap pasokan produk farmasi global.

Hal itu, dikombinasikan dengan perpecahan antara negara-negara berpendapatan tinggi dan berpendapatan menengah rendah tentang bagaimana perjanjian dapat mencapai kesetaraan, menempatkan masa depannya dalam tanda tanya.