Network
UTARA TIMES- (19/12) Refly Harun Seorang Pakar hukum tata negara menanggapi soal petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat yang melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo Ke Komnas HAM
Sebelumnya, Pelaporan itu Jumhur beserta Timnya meyakini bahwa Sigit beserta Bareskrim Polri Melanggar unsur Hak Asasi Manusia( HAM) dalam penangkapan dan proses hukum yang dilalui Jumhur Hidayat dengan kasus dugaan berita bohong atau Hoax atas dan penghasutan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Tim kuasa hukum Jumhur, Nelson menyebut bahwa dugaan tersebut tidak memiliki dasar, Karena bukti yang terkait kasus itu adalah cuitan jumhur lewat akun twitternya yang memang bertujuan hanya untuk mengkritik UU Omnibus Law.
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Nanti Malam: Ada Liverpool vs Crystal Palace dan Everton vs Arsenal
"Apa yang dilanggar? Ada banyak, ya. Pertama, proses penangkapan yang tidak sesuai dengan standar, yaitu tidak menunjukkan tanda pengenal dan tidak menunjukkan surat penangkapan," kata tim kuasa hukum Jumhur Hidayat.
Sebagaimana Utara Times melansir dari Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube-nya, Sabtu, 19 Desember 2020, Refly Harun berharap semoga laporan tersebut memberikan manfaat walaupun dirinya tahu pelaporan seperti ini kerap diabaikan oleh Komnas HAM.
"Mudah-mudahan pelaporan ini ada manfaatnya walaupun saya pesimis ya, karena pelaporan pelaporan seperti ini bisa saja dianggap hanya angin saja, kalaupun misalnya nanti Komnas HAM memanggil Kabareskrim lalu menegur dan sebagainya," ucapnya.
Baca Juga: Ragu untuk beli HP Secara Online? Berikut 3 Toko Terpercaya dari Situs Belanja Online
Refly Harun juga menyampaikan doanya agar pelaporan tersebut bisa mengubah perilaku dari aparat-aparat penegak hukum di Indonesia.
