Network
UTARA TIMES - Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai bahwa Wamenkumham tidak memahami tentang perundang-undangan soal hak kesehatan kepada masyarakat.
Rocky juga menambahkan jika Wamenkumham hanya pintar didepan mahasiswanya, akan tetapi 'dungu' ketika sudah masuk Kabinet.
Menurut Rocky hak kesehatan masyarakat adalah bebas dan merupakan pilihan warga negara. Negara juga tidak berhak untuk mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi.
Hal tersebut disampaikan oleh dirinya melalui kanal Youtube miliknya di @Rocky Gerung Official pada, Sabtu 16 Januari 2021.
Baca Juga: Kemenkes Kirimkan SMS Ke Penerima Vaksin, Segera Registrasi Ulang Dengan Akses Link Berikut Ini!
“Wakil Menteri Hukum dan HAM tidak paham tentang peraturan perundang-undangan bahwa hak terhadap kesehatan itu adalah pilihan bebas individu itu bukan urusan negara menentukan dia harus disuntik pake vitamin C, Vitamin D dungu” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. DR. Edward Oemar Sharief Hiariej menyatakan akan ada ancaman bahwa apabila ada warga negara yang menolak vaksin maka akan dikenakan sanksi berupa denda maupun penjara.
Wamenkum HAM Eddy Hiariej sendiri merupakan guru besar di Universitas Gadjah Mada dan baru kali ini dirinya masuk ke dalam birokrasi pemerintahan.
Pernyataan soal ancaman terhadap orang yang tidak vaksinasi kemudian diralat oleh MenkumHam Yassona H.Laoly dan telah ditegur oleh Menteri Kesehatan.
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Ada Lima Pertandingan Termasuk Chelsea dan Leicester City
Menurut Rocky ini merupakan hal aneh bila melihat dari latar belakang Wamenkum Ham yang merupakan seorang guru besar.
“ itu anehnya nih orang akademis di Kampus di depan mahasiswa dia pinter, begitu masuk kabinet dia jadi dungu," imbuhnya
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Episode 16 Januari 2021, Aldebaran Memutuskan untuk Jujur Pada Andin
Ia melanjutkan " Kan itu ada sesuatu ada jembatan yang putus bagaimana mungkin orang yang bertahun-tahun berjam-jam ada di depan kelas mengajarkan Hak Asasi Manusia, mengajarkan hubungan tentang tindak pidana dan kausalitas untuk menentukan jenis hukuman. Tidak mengerti isi Undang-undang karantina.” pungkasnya.***
