Network
UTARA TIMES - Baru-baru ini SK gubernur UMP DKI Jakarta menjadi sorotan, khusunya setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP sebesar Rp4.453.935,536.
SK gubernur UMP DKI Jakarta diketahui didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Akan tetapi, SK gubernur UMP DKI Jakarta akhirnya dinilai tidak cocok untuk diterapkan.
Baca Juga: Intip Besaran UMP dan UMK Jawa Tengah 2022, Kota Semarang Tertinggi Kabupaten Banjarnegara Terendah
Hal ini bukan tanpa alasan, sebab buruh di DKI Jakarta hanya mendapat kenaikan sebesar Rp38 ribu.
Oleh karena itu, ribuan buruh menggelar aksi demo. Tujuannya untuk menuntut kanaikan minimum UMP sebesar 10 persen.
Dengan kata lain, terdapat tuntutan untuk mencabut SK Penetapan UMP yang hanya naik 1,09 persen.
Tidak hanya itu, buruh juga meminta presiden untuk membuat Kepres guna membatalkan SK gubernur perihal UMP.
Baca Juga: Polisi Gadungan Asal Karawang yang Viral di TikTok Akui Profesi Aslinya dan Minta Maaf
