Network
Jawa yang notabene merupakan pusat pemerintahan kolonial, terdiri dari masyarakat yang taat pada ajaran yang diwariskan leluhur.
Hal ini dimanfaatkan oleh penjajah untuk bertindak semaunya, menindas orang-orang Jawa dan memeras kekayaan alamnya.
Gerakan ini lahir di Surabaya pada tahun 1914. Pelopornya merupakan dua orang anggota redaksi surat kabar Oetoesan Hindia sekaligus pimpinan Sarekat Islam Surabaya, yakni Tjokrosoedarmo dan Tjokrodanoedjo. Djawa Dipa sendiri berarti “Sinar Jawa”, sinar yang akan memberi pencerahan pada rakyat Jawa.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Jendela SMP episode 177, Joko Muntah Saat Naik sepeda Wulan Khawatir
Djawa Dipa memiliki cita-cita untuk menghapus segala bentuk ketimpangan di tengah-tengah masyarakat Jawa, seperti bahasa dan tata krama. Hal ini dimaksudkan agar kesetaraan dapat diwujudkan sehingga akan tumbuh keberanian untuk mengungkapkan ekspresi ketidakadilan yang selama ini mereka terima.
Siraishi dalam Supartono (2000: 103) mengungkapkan bahwa langkah nyata pernah diambil, yakni dengan menghapus seluruh gelar kebangsawanan yang menandakan perbedaan kelas. Kemudian menggantinya dengan panggilan “wiro” untuk laki-laki, “woro” untuk perempuan yang sudah menikah, dan “roro” untuk perempuan yang belum menikah.
Baca Juga: Berbalas Instagram Story, Raline Shah Tunjukkan Kedekatannya Dengan Mohammed Hadid
Tentu saja ini menimbulkan tentangan dari orang-orang yang merasa posisinya terancam. Dan itu justru datang dari priyayi dan pejabat pemerintah. Namun tentangan tersebut tidak menyurutkan gerakan Djawa Dipa.
Berawal dari penderitaan yang sama, Djawa Dipa malah memperoleh banyak pengikut, sehingga gerakan ini makin meluas dan menjadi gerakan Hindia Dipa di tahun 1921.
Sayangnya, Hindia Dipa hanya bertahan setahun saja. Ini karena kompleksitas massa yang sudah bukan lagi berorientasi pada penggugatan budaya Jawa yang dianggap menghambat kemajuan, akan tetapi pada nasib Hindia secara menyeluruh.
