Network
UTARA TIMES - Berikut 7 kekuasan konstitusional yang akan dimiliki Raja Charles III selama bertakhta di kerajaan Inggris.
Diketahui Raja Charles III akan menggantikan takhta mendiang Ratu sang ibu Elizabeth II sebagai penguasa atau ratu Inggris.
Ratu Elizabeth II menghembuskan nafas terakhir pada Kamis, 8 September 2022 di Kastil Balmoral, Skotlandia waktu setempat.
Berikut tujuh peran kekuasaan konstitusional yang utaratimes.com kutip dari pmjnews.com.
Baca Juga: Nonton dan Download One Piece Red Sub Indo Full, Lengkap dengan Bocoran Sinopsis!
Ratu Elizabeth II memiliki tujuh peran kekuasaan konstitusional selama bertakhta. Saat ini kekuasaan itu akan diwariskan kepada putra pertama, yaitu Raja Charles III.
Di bawah ini daftar kekuasaan Ratu Elizabeth II yang kini dipegang Raja Charles III.
Pertama, merujuk sistem monarki Inggris, parlemen merupakan otoritas legislatif tertinggi yang terdiri atas majelis rendah House of Commons, majelis tinggi House of Lords serta the Crown.
Baca Juga: 12 September Hari Apa, Memperingati Apa? Peringatan Hari Purnawirawan dan Peristiwa Tanjung Priok
The Crown adalah parlemen tertua dalam sistem pemerintahan Inggris, namun wewenangnya memudar seiring berjalannya waktu. Kini the crown secara luas hanya bersifat ritual saja.
Kedua, dalam Parlemen, Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang menunjuk pemerintahan. Biasanya mereka akan mengundang pemimpin partai politik yang memenangkan kursi terbanyak dalam House of Commons untuk menunjuknya menjadi perdana menteri dan memintanya membentuk pemerintahan. Hal itu dilakukan sehari usai pemilu digelar.
Di samping itu, Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang membuka dan menutup sidang parlemen setiap tahun dalam seremoni 'State Opening' yang sarat tradisi.
Baca Juga: Hasil Arema vs Persib di Liga 1 2022: Maung Bandung Berhasil Terkam Singo Edan!
Raja dan ratu juga membacakan rencana pemerintahan untuk 12 bulan ke depan. Seremoni itu biasanya dimulai dengan prosesi dari Istana Buckingham ke Westminster.
Seorang pejabat yang dikenal sebagai Black Rod kemudian dikirimkan untuk memanggil House of Commons, dan pintu akan ditutup di depan wajah Raja atau Ratu Inggris untuk menyimbolkan independensi dari kerajaan.
Raja atau Ratu Inggris biasanya mengenakan Mahkota Negara Kekaisaran (Imperial State Crown) dan melanjutkan ke House of Lords.
Baca Juga: Kalender Jawa Hari Ini, 11 September 2022 Dengan Penjelasan Keistimewaan Weton Senin Legi
Dalam kewenangannya, The Crown juga secara resmi mampu membubarkan parlemen Inggris sebelum pemilu digelar.
Ketiga, setelah disetujui oleh House of Commons dan House of Lords, Raja atau Ratu Inggris memiliki kekuasaan untuk menyetujui dan menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Undang-Undang (UU) secara resmi. Juga, Raja atau Ratu Inggris bisa secara teknis menolak RUU itu.
Meski pada kenyataannya hal itu hanyalah praktik stempel karet atau hanya prosedur belaka.
Untuk diketahui, Ratu Anne menjadi pemimpin Kerajaan Inggris terakhir yang menolak memberikan persetujuan untuk RUU tahun 1708 silam.
Keempat, mendiang Ratu Elizabeth II merupakan tempat para PM Inggris menjelaskan rencana dan kekhawatiran mereka kepada sang Ratu.
Diketahui Ratu Elizabeth menggelar rapat mingguan dengan seluruh PM Inggris yang menjabat selama dirinya bertakhta.
Baca Juga: Siapa Sebenarnya Bjorka Jadi Trending Twitter? Catat Data Bobolan Hacker yang Bikin Gaduh Berikut
"Mereka memberitahu saya apa yang terjadi atau jika mereka mempunyai masalah apapun, dan terkadang saya bisa membantu dalam cara-cara tertentu," tutur Ratu Elizabeth II dalam dokumenter tahun 1992.
Kelima, Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang untuk menunjuk Lord yang duduk di parlemen di House of Lords atas saran menteri pemerintahan.
Di samping itu, pemimpin kerajaan Inggris juga secara pribadi berwenang memberikan gelar kebangsawanan kepada orang-orang yang dianggap berjasa dan berkontribusi penting bagi masyarakat Inggris, dalam segala aspek kehidupan.
Baca Juga: Hasil Arema vs Persib di Liga 1 2022: Maung Bandung Berhasil Terkam Singo Edan!
Daftar kandidat setiap tahunnya diberikan Pemerintah Inggris kepada Raja atau Ratu Inggris
Keenam, Raja atau Ratu Inggris diperbolehkan mempraktikkan hak prerogatif mereka 'dalam situasi krisis konstitusional yang parah'.
Mereka diizinkan untuk menentang nasional kementerian. Meskipun dalam sejarah pemerintahan modern Inggris, itu belum pernah dilakukan.
Baca Juga: Kalender Jawa Hari Ini, 11 September 2022 Dengan Penjelasan Keistimewaan Weton Senin Legi
Ketujuh, Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang untuk menunjuk uskup dan uskup agung atas saran dari Komisi Gereja. Kewenangan itu diperoleh sebagai gubernur tertinggi Gereja Inggris.
Itulah 7 kekuasan konstitusional yang akan dimiliki Raja Charles III selama bertakhta di kerajaan Inggris.***
