UTARA TIMES - Pelemahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Indonesia mulai terbentuk, untuk itu Greenpeace mengajak masyarakat untuk ikut menyuarakan hak yang dimiliki.
Pelemahan KPK atas dasar tidak transparansinya dalam Tes Wawancara Kebangsaan dan menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
Pasalnya, KPK menjadi pioneer di Indonesia dalam menghadapi kasus korupsi tetapi jika tugas dan kewajiban telah diabaikan maka hal tersebut perlu diberantas.
Baca Juga: Langkah Mudah Test GeNose di Stasiun Jatibarang Kabupaten Indramayu, Cuma 30 Ribu?
Baca Juga: Covid-19 di Kudus Meningkat, TNI dan Polri Turun Tangan
Berikut 5 fakta menarik berantas pelemahan KPK berdasarkan Greenpeace, antara lain:
1. Pemasangan Poster
Greenpeace memasang poster yang bertuliskan "Pak Jokowi, padamkan kebakaran hutan jangan KPK" terbentang di atas Jembatan Kahayan Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai gerakan nyata atas tidak mendukungnya pelemahan KPK.
2. Mahasiswa dan masyarakat unjuk rasa
Pada September 2019 masyarakat beserta mahasiswa telah mengingatkan Presiden Jokowi untuk fokus terhadap pemadaman hutan saja dan tidak membuat revisi UU KPK, namun nasi telah menjadi bubur.
Baca Juga: Brisia Jodie Rilis Lagu Cinta Kau Dimana, Liriknya Bikin Baper
Aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang turut menyuarakan haknya ke jalan sia-sia dan tak kunjung didengar, dan pengesahan revisi UU KPK pun tetap dijalankan.
3. Nobar film Watchdoc
Khusus memberantas pelemahan KPK, Greenpeace mengajak masyarakat untuk nonton bareng film dari Watchdoc yaitu "The Endgame" serta bersolidaritas dengan pegawai KPK yang disingkirkan.
4. Laporan dari berbagai sumber
Untuk mengetahui tentang apa dan bagaimana skandal pelemahan KPK secara sistemasi, maka terdapat laporan khusus tergabung dalam @ineleaks antara lain: @tempodotco, @tirtoid, @kbr.id, @suaradotcom, @thegeckproject, @independenid yang dapat dibaca sekaligus disebarluaskan.
Baca Juga: Gara-Gara Penggemar, EXO Pecahkan Rekor Pribadi dalam Penjualan Album
5. Greenpeace membantu menyuarakan
Greenpeace sebagai wadah dalam membantu menyuarakan atas pelemahan KPK saat ini, hak tetap harus diberikan serta hukum yang berlaku perlu ditegakkan secara adil dan transparan.***