UTARA TIMES - Tenaga Ahli Utama Kedeputin III Kantor staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyampaikan hingga saat ini pendaftar kartu prakerja mencapai angka 43,3 juta dalam waktu tujuh bulan atau seperempat jumlah usia produktif di Indonesia yang tercatat sebanyak 183 juta.
“Dari jumlah itu, terjaring 5,6 juta penerima manfaat setelah melalui proses verifikasi dan randomisasi yang dilakukan dalam 11 angkatan,” ujar Edy Priyono Senin, 16 November 2020 seperti dilansir dari ANTARA.
Lebih lanjut Edi mengatakan, membludaknya pendaftar menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat pada program pemerintah ini.
Baca Juga: Polisi Ungkap Modus Transaksi Narkoba Lewat Daring
“Peningkatan jumlah pendaftar ini makin tinggi sejalan dengan perbaikan tata kelola Kartu Prakerja. Program ini sempat tersendat pada awal pelaksanaan, namun pengelola melakukan perbaikan setelah mendapat masukkan dari berbagai pihak,” katanya.
Edy juga merinci, ada tiga nilai lebih lainnya dari program Kartu Prakerja. Pertama, Kartu Prakerja terbukti mendorong kebekerjaan. Catatannya, dari peserta Kartu Prakerja yang pada saat mendaftar berstatus belum bekerja, 30 persen di antaranya berubah status menjadi pekerja (termasuk wirausaha).
“Data ini didapatkan melalui tiga kali survei,” kata Edy.
Baca Juga: Subsidi Untuk Guru Honorer Siap di Cairkan, Segini Besarannya
Kartu Prakerja juga mendorong adanya inklusi keuangan, terutama bagi 27 persen atau 672.000 orang yang tidak punya rekening bank atau e-wallet. Hal ini terkait dengan pembayaran insentif yang dilakukan melalui transfer bank atau e-wallet.
Ketiga, Kartu Prakerja mampu mendorong kewirausahaan. Jumlah ini terus meningkat menjadi 18 persen pada survei kedua dan 25 persen pada survei ketiga.
"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pertumbuhan peserta yang berwirausaha tidak semata-mata karena dampak COVID-19,” kata Edy.
Baca Juga: Ranau Gran Fondo 2020, Diharapkan Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi
Pemerintah mengakui masih ada hal yang perlu diperbaiki. Setidaknya, ada empat provinsi yang memiliki keterbatasan akses internet, sehingga jumlah pendaftar di provinsi tersebut kurang dari kuota yang dibuka. Empat provinsi tersebut di antaranya Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.
“Mengingat sistem digital menuntut adanya akses internet, perbaikan jaringan internet pada empat provinsi tersebut menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah,” katanya.
Diketahui Kartu Prakerja merupakan program baru dan tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dengan tujuan peningkatan kompetensi melalui bantuan biaya pelatihan, dengan paket pelatihan mayoritas bersifat tatap muka. Dalam program ini ada insentif pascapelatihan sebesar Rp500.000.
Baca Juga: Joe Biden menang Pilpres AS, Pengamat sebut Harapan Penengah yang Adil antara Israel dan Palestina
Kartu Prakerja merupakan program “end to end” yang dijalankan secara digital dan dari sisi proses sangat efisien.
Ketika pandemi COVID-19 melanda, desain program diubah menjadi semi bansos, sehingga komponen insentifnya menjadi jauh lebih besar, yaitu Rp2,4 juta.
Adapun Kartu Prakerja resmi menjadi bagian dari klaster Perlindungan Sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran Rp20 triliun dan target penerima manfaat sebanyak 5,6 juta orang.***