Network
UTARA TIMES – Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sampai 2 Agustus 2021 untuk menekan lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia.
Untuk mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian berbagai bantuan sosial untuk masyarakat dan usaha mikro kecil.
Menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini merespon dengan mengoptimalkan seluruh jajaran Kementerian Sosial.
Maka dari itu, Mensos akan mempercepat penyaluran Bansos BST dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dengan bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak oleh PPKM Level 4 yang sedang berlangsung hari ini.
Mensos mengatakan baik berbagai bantuan seperti PKH, BNPT/Kartu Sembako dan BST adalah bansos yang sudah berjalan sebelum kebijakan PPKM Level 4 ini.
“PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST merupakan bantuan sosial yang eksisting. Artinya, program yang sudah berjalan sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maupun level 4,” ujar Mensos Risma yang dikutip Utara Times dari laman resmi pkh.kemensos.go.id pada 26 Juli 2021.
Baca Juga: Bingung Ngadu Bansos PKH ‘Program Keluarga Harapan’ Ke Mana? Begini Penjelasan lengkapnya!
Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
Program bansos terbaru yang diberikan pemerintah adalah kebijakan untuk memberikan bantuan bagi 5,9 juta KPM yang sama sekali baru dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah dengasn indeks sebesar Rp 200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021.
Selain itu, Mensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali.
Diantaranya yakni zona pemberlakuan PPKM dengan penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras dan sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.***
