Network
Pada tahun 2014, draf RUU PKS mulai disusun oleh Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta, dan Forum Pengada Layanan (FPL).
Di tahun 2016, draf RUU P-KS diserahkan kepada pimpinan DPR dan sebanyak 70 anggota DPR mengusulkan agar RUU P-KS ini dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2016.
Pada tahun 2017, rapat paripurna DPR menjadikan RUU PKS sebagai inisiatif DPR sebagai salah satu dari 50 RUU yang masuk prolegnas prioritas 2018.
Baca Juga: Link Download Draft RUU TPKS Versi PDF yang Hari ini Disahkan Menjadi Undang-undang
Di tahun 2018, RUU PKS tidak kunjung kelar, Komnas Perempuan mengkritik kerja DPR. Tahun 2018 ini adalah tahun politik jelang pemilu 2019.
Pada tahun 2019, RUU PKS juga tak kunjung disahkan, alih-alih disahkan DPR, RUU PKS ini justru mendapat penolakan gara-gara dianggap mendukung perzinahan.
Di tahun 2020, baleg DPR mengevaluasi prolegnas prioritas 2020 dan mengusulkan agar sejumlah RUU ditarik dari prolegnas prioritas itu, salah satunya adalah RUU PKS. Alasannya karena pembahasannya terlalu rumit.
Pada tahun 2021, RUU PKS masuk usulan program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. RUU PKS berganti nama menjadi RUU TPKS dan menjadi usulan inisiatif DPR.
Dan di tahun 2022 presiden Jokowi berharap dan ikut mendorong RUU TPKS segera disahkan dan pada 18 januari RUU TPKS resmi disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
