UTARA TIMES- Melonjaknya hutang negara serta pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi menjadi dampak dari ketidakpastian di tengah pandemi Covid-19.
Untuk menghadapi hutang negara yang semakin meningkat, perlu ada perluasan target penerima manfaat dan peningkatan indeks bantuan.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas Yudhoyono mengatakan hal tersebut dalam Rapat Panitia Kerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun 2022, Rabu, 16 Juni 2021.
Baca Juga: APBN 2022 Gelontorkan 170 Triliun Hadapi Covid-19, Begini Rinciannya
Ibas Yudhoyono menambahkan, masalah lainnya yang muncul di tengah pandemi ini adalah peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Dari persoalan itu Ibas Yudhoyono memandang perlunya perluasan target penerima manfaat dan peningkatan indeks bantuan.
“Ini diperlukan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk dapat mempertahankan kehidupan dan penghidupan mereka di masa penuh ketidakpastian ini,” kata Ibas Yudhoyono sebagaimana dikutip Utara Times dari Pikiran Rakyat
Ia mengatakan, penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebab, RKP dan RAPBN 2022 merupakan APBN transisi untuk kembali rebound dan kembali membawa defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pada APBN 2023.
Terkait hal ini, Ibas Yudhoyono menerangkan bahwa trendline positif sangat diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.
“Namun, perlu kami ingatkan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, program padat karya, serta mendorong belanja masyarakat untuk membangkitkan geliat pertumbuhan ekonomi. Demand side harus diperbesar, karena ekonomi kita akan bertumbuh jika konsumsi berjalan,” katanya.
Ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini juga menyampaikan beberapa poin penting yang harus diterapkan dalam RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022.
Penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran di tahun 2022, katanya, tidak hanya sekedar baik secara konseptual, tetapi secara implementatif juga harus mampu menjadi acuan serta panduan yang efektif dan tepat sasaran dalam menentukan arah dan tujuan kebijakan pembangunan nasional di tahun 2022.
“RKP juga hendaknya mampu mengintegrasikan program kerja antar kementerian/lembaga sekaligus menghubungkan pembangunan yang dilakukan, baik ditingkat pusat maupun daerah,” tuturnya.
Selain itu, Ibas juga menekankan bahwa penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 juga harus mengutamakan prinsip inklusifitas.
Pemulihan ekonomi yang digagas dalam RKP harus senantiasa mengedepankan keterpaduan dan keberlanjutan (sustainability) agar output dan outcome yang ingin dicapai dapat terukur, tepat sasaran, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Fokuskan Empat Hal APBN 2021, Salah Satunya Penanganan Covid 19
“Perlu kita ingat bahwa kebijakan yang tertuang dalam RKP 2022 merupakan sebuah keberlanjutan dari proses pembangunan yang sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020--2024. Oleh karena itulah, penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus pula selaras dengan kondisi ekonomi makro dan Kebijakan Fiskal di tahun 2022,” katanya.
Terkait tema RKP 2020 yang mengusung “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, Ibas berharap tema ini dapat menjawab tantangan yang sedang dihadapi dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi.
RKP 2022 dikatakannya harus mencerminkan kuatnya upaya Pemerintah untuk melanjutkan program pemantapan pemulihan ekonomi nasional, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial yang bersifat inklusif untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran dan tepat guna berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mendorong pemulihan dunia usaha khususnya usaha Ultra Mikro dan UMKM, serta program Pro-Rakyat yang mengangkat kehidupan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar program prioritas pembangunan tetap berjalan dan jangan sampai mangkrak. Program prioritas pembangunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi tidak boleh sampai terhenti atau mangkrak, tetapi tetap dilanjutkan dengan memperhatikan aspek lingkungan, teknologi, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya.
"Oleh sebab itu, Kami berharap prioritas anggaran tahun 2022 bisa semakin efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.***