Network
UTARA TIMES - INDEF memberikan respons atas Peraturan Menteri ATR/BPN soal pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik, INDEF menilai jika kebijakan tersebut akan memudahkan verifikasi terhadap lahan pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdulah mengatakan jika Sertifikat Tanah Elektronik akan secara otomatis membuat data yang lebih terintegrasi.
Rusli mengharapkan jika Sertifikat Tanah Elektronik tersebut memberikan dampak bagi pertanian terkait tingkat alih fungsi lahan pangan terlebih khusus sawah menjadi non sawah semakin terkendali dengan adanya Sertifikat Tanah Elektronik.
Baca Juga: Tidak Ada BSU Lagi Ditahun Ini, Menaker : Insentif Pekerja Lewat Kartu Prakerja
“ Sertifikat tanah secara elektronik akan membuat data menjadi lebih terintegrasi, diharapkan berdampak ke sisi pertanian mengenai tingkat alih fungsi lahan pangan, khususnya sawah dan non sawah semakin terkendali sehingga menjaga ketahanan pangan nasional” kata Rusli.
Sebelumnya diketahui, Menteri ATR/BPN menerbitkan PERMEN ATR/BPN No 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Penerbitan permen tersebut dalam rangka mentransformasi digital yang sedang bergulir di kementerian ATR/BPN yang pada tahun lalu telah diberlkukan empat layanan elektronik yang meliputi hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat, zona nilai tanah dan surat keterangan pendaftaran tanah.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 4 Februari 2021 Full Episode, Saksi Kasus Andin Darurat, Pak Jaja Alami Kejang
Hal itu menurut INDEF menilai akan ada nilai plus dari Sertifikat Tanah Elektronik yang dapat memudahkan pemerintah melakukan pemantauan dan penertiban terhadap alih fungsi lahan. Luas alih lahan.
Terlebih tambah Rusli khusus bagi sawah menjadi non sawah semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan industry dan perumahan
