Sebelumnya diketahui Jusuf Kala, Wakil Presiden ke 10 dan 12 menyampaikan pandangannya terkait demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunan indeks demokrasi sejak 14 tahun terkahir di Mimbar Demokrasi Fraksi PKS. Jusuf Kalla saat menjadi narasumber di mimbar menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan ‘silahkan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” Ucap JK.***