Network
UTARA TIMES- Melonjaknya hutang negara serta pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi menjadi dampak dari ketidakpastian di tengah pandemi Covid-19.
Untuk menghadapi hutang negara yang semakin meningkat, perlu ada perluasan target penerima manfaat dan peningkatan indeks bantuan.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas Yudhoyono mengatakan hal tersebut dalam Rapat Panitia Kerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun 2022, Rabu, 16 Juni 2021.
Baca Juga: APBN 2022 Gelontorkan 170 Triliun Hadapi Covid-19, Begini Rinciannya
Ibas Yudhoyono menambahkan, masalah lainnya yang muncul di tengah pandemi ini adalah peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Dari persoalan itu Ibas Yudhoyono memandang perlunya perluasan target penerima manfaat dan peningkatan indeks bantuan.
“Ini diperlukan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk dapat mempertahankan kehidupan dan penghidupan mereka di masa penuh ketidakpastian ini,” kata Ibas Yudhoyono sebagaimana dikutip Utara Times dari Pikiran Rakyat
Ia mengatakan, penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebab, RKP dan RAPBN 2022 merupakan APBN transisi untuk kembali rebound dan kembali membawa defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pada APBN 2023.
Terkait hal ini, Ibas Yudhoyono menerangkan bahwa trendline positif sangat diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.
“Namun, perlu kami ingatkan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, program padat karya, serta mendorong belanja masyarakat untuk membangkitkan geliat pertumbuhan ekonomi. Demand side harus diperbesar, karena ekonomi kita akan bertumbuh jika konsumsi berjalan,” katanya.
Ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini juga menyampaikan beberapa poin penting yang harus diterapkan dalam RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022.
