Network
UTARA TIMES - Kericuhan yang terjadi pada saat pengukuran tanah dan pembebasan lahan di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah disebut-sebut karena ada perencanaan kejahatan.
Pihak kepolisian menjadi sorotan atas tindakannya kepada masyarakat Desa Wadas Purworejo dan dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).
Tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Komnas HAM dan Walhi untuk turun tangan menangani kericuhan yang terjadi di Desa Wadas Purworejo
Apalagi, selain kericuhan tersebut, rupanya terjadi pemadaman listrik dan pemutusan akses internet di wilayah Desa Wadas Purworejo.
Sebagaimana dilansir Utara Times dari Pikiran Rakyat, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi terduga pelaku yang memerintahkan pemadaman listrik dan pemutusan akses internet.
Baca Juga: Kisruh Wadas, Dugaan Sikap Represif Polisi Purwerejo Tuai Kritik Komnas HAM dan Ganjar Pranowo
Hal tersebut jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan di negara-negara bagian di Amerika Serikat (AS), ketika ada pemadaman listrik atau pemutusan internet, keputusan tersebut merupakan perintah dari kepala daerah.
"Dianggap begitu karena polisi 'kan ada di bawah gubernur. Jadi gubernur memerintahkan pengepungan, kalau itu pengepungan yang masih dianggap dikepung untuk sesuatu yang bisa dikerjakan," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.
Namun, Rocky Gerung menyayangkan insiden di Wadas yang tidak hanya pengepungan, tetapi juga penyerbuan kepada warga.
