Network
UTARA TIMES -Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru telah disepakati oleh Pemerintah bersama DPR RI.
Kendati telah disepakati, IKN baru ini masih menjadi perdebatan di publik.
Banyak kalangan yang mendukung namun juga memberikan catatan kritis terhadap IKN baru yang akan segera dibangun April 2022 mendatang.
Melihat hal tersebut, Propeksos atau Perkumpulan Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia berusaha mempertemukan kepentingan parsial hingga pro kontra masyarakat terhadap IKN baru.
Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Sudah Direncanakan Usai Vaksinisasi 2021
Propeksos yang merupakan organisasi Pekerja Sosial di Indonesia berusaha mengurai problematika IKN baru dari perspektif Kesejahteraan Sosial.
Webinar Propeksos yang bertajuk ‘IKN:Proyeksi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Konteks Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)’ sukses diselenggarakan pada hari Sabtu 5 Maret 2022.
Adapun webinar Propeksos tersebut dihadiri oleh Muslim yang merupakan Anggota Pansus IKN, Yenny Sucipto Tenaga Ahli Madya Deputi II Kantor Staf Presiden RI serta Plt.Ketua Umum Propeksos Agung Setiawan.
Dalam kesempatan tersebut, Agung Setiawan menyampaikan bahwa Propeksos sangat mendukung IKN dan Ia pun beri catatan kritis.
Baca Juga: Link Live Streaming Persib Vs Persiraja, Simak Ini HEAD TO HEAD (H2H) dan Prediksi Susunan Kedua Tim
"Soal IKN Propeksos mendukung dan memberi catatan kritis soal IKN mulai dari persoalan cluster hingga investasi SDM Kesejahteraan Sosial. Saya kira hal ini yang juga perlu diperhatikan Pemerintah," ujar Agung Setiawan.
Sementara itu, Yenny Sucipto Tenaga Ahli Madya Deputi II Kantor Staf Presiden RI yang didapuk sebagai salah satu narasumber juga mengutarakan bahwa IKN ini diprediksi akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian bangsa kedepannya.
"Beberapa alasan dipindahkannya IKN ke Kalimantan, Pemerintah hadiri untuk mengintervensi ketimpangan pembangunan serta menghadirkan pemerataan dan keadilan sosial ketika IKN ini bergeser," kata Yenny Sucipto.
Lebih lanjut Yenny Sucipto menjelaskan dengan adanya perpindahan IKN dapat memacu pemerataan pembangunan di segala sektor.
Baca Juga: Profil dan Biodata Lengkap Doni Salmanan, Ada Profesi hingga Instagram
"Selama ini Pulau Jawa dominan soal kontribusi PDRB nasional, hal ini yang harus diubah agar pemerataan pembangunan itu terjadi di semua sektor termasuk wilayah," ujar Yenny Sucipto.
Di sisi lain, Muslim yang merupakan Pansus IKN dari Partai Demokrat menuturkan bahwa penting perencanaan yang matang soal IKN tersebut.
"Perlu pemetaan khusus soal ancaman dan tantangan di IKN misalnya kondisi kesiapan pertahanan dan keamanan, konflik sosial hingga persoalan Lingkungan harus benar-benar direncanakan dengan baik, jangan sampai gagal dan mangkrak," tutur Muslim.***
