Bupati Meranti Minta Penjelasan Terkait DBH dan Anggaran PPPK Di depan Kemenkeu, Luky Alfirman

UTARA TIMES – Simak informasi tentang Bupati Miranti minta penjelasan terkait DBH dan Anggaran PPPK di depan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kembali mendesak soal Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di depan Kementerian Keuangan RI.

Muhammad Adil mengatakan bahwa Meranti hanya menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel.

Sementara itu, dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ngatain Kaesang Slengean, Ini Makna Kata Slengen dalam Kamus Bahasa Gaul

“Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya Cuma Rp700 juta,” ungkap Bupati dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis kemarin sebagaimana dilansir Utara Times dari Antara Riau.

Adapun asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti, kata Adil, pada tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor dan di tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur. “Ditargetkan produksi mencapai 9000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan,” ucapnya.

Bupati Meranti tersebut juga mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 2022, tidak terdapat anggaran gaji PPPK untuk wilayah Meranti.

Baca Juga: PUPR Rekomendasikan Sesar Cimandiri Sebagai Zona Merah dan Tak Boleh Ada Hunian, Ini Daftar Wilayahnya

“Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten,” lanjutnya.