Network
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada nelayan yang ikut terdampak berupa, pembangunan pelabuhan adu dermaga untuk mempermudah aktivitas masyarakat.
Perlu diketahui, menurut definisi UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pulau Rempang termasuk dalam kategori Pulau kecil.
Oleh karena itu, pulau-pulau yang termasuk kategori ini, hanya diprioritaskan untuk masyarakat bukan untuk kepentingan investasi skala besar.
Menurut Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, masuknya investasi skala besar akan merugikan bahkan membuat masyarakat setempat menderita.
Baca Juga: Dibuka 17 September 2023, Berikut Cara Daftar CPNS 2023 dari Awal hingga Cetak Kartu
Penderitaan itu dipicu oleh mobilitas yang terbatas, daya dukung sumber daya alam dan ruang yang terbatas juga dapat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Pulau Rempang.
“Sebagaimana diketahui, masyarakat yang tinggal di pulau kecil, memiliki akses serta mobilitas terbatas, terutama terkait dengan pangan dan air bersih. Jika sumber pangan dan air bersih hilang, maka bencana kemanusiaan akan meledak,” katanya dilansir Utara Times dari Walhi.or.id
Selain itu, pembangunan PSN Pulau Rempang juga dinilai akan memicu bertambahnya beban ekologis dan ancaman bencana.
Parid juga menambahkan bahwa masyarakat setempat sebagai pemilik sah yang berdaulat atas ruang hidup pantang untuk digusur pemerintah, demi kepentinga proyek investasi skala besar.
Baca Juga: Hasil Hitungan Weton Jodoh Ketemu 16 untuk Pernikahan Berdasarkan Primbon Jawa
