Network
UTARA TIMES – Baru-baru ini aksi penolakan warga terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan di pulau Rempang Batam Kepulauan Riau sedang ramai diperbincangkan.
Pada Kamis, 7 September 2023 terjadai bentrok antara warga serempet dengan aparat gabungan yang hendak memasang pembatas lahan untuk PSN Rempang Eco City.
Diketahui, proyek investasi pulau Rempang Batam ini mempunyai riwayat panjang sejak 2004, kala itu DPRD kota Batam menyetujui langkah Pemkot Batam untuk mengembangkan potensi di Pulau Rempang sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata.
Di tahun 2023 rencana pengembangan Pulau Rempang akan dikembangkan menjadi The New Engine of Indonesian’s Economic Growth.
Baca Juga: Apa itu Refused Derifed Fuel? Kebijakan Olah Sampah yang ingin diterapkan Kabupaten Indramayu
Pemerintah pusat akan membangun Pulau Rempang Batam menjadi kawasan ekonomi baru dengan konsep Green Ana Suistainable City.
Menurut Wali kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan rencana sosialisasi rencana pengembangan pulau Rempang kepada masyarakat setempat.
Rudi memaparkan arahan kepala BKMPM Bahlil Lahadalia, bahwa akan disiapkan kaveling 500 meter untuk masyarakat terdampak pembangunan pulau Rempang.
Selain itu, masyarakat terdampak juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan biaya Uang Wajib Tahunan (UWT) selama 30 tahun.
Baca Juga: Sepeda Listrik Paling Murah dan Awet Merek Apa? Cek Rekomendasi dan Harga Terbaiknya
