Network
UTARA TIMES - Besaran resiko yang diterima memang tidak sebanding dengan gaji didapat sebagaimana halnya dengan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Fritz Edward Siregar.
Baca Juga: Bawaslu: Politik Uang Virus Dalam Demokrasi
"Namun hanya itu (besaran gaji) yang kami bisa. Kan KPU dan Bawaslu sudah terkunci dengan peraturan menteri keuangan terkait dengan honor dan segala macamnya, dan kami tidak bisa melebihinya," kata, dia saat mengunjungi Badan Pengawas Pemilu Pariaman, Sumatera Barat, dan beraudiensi dengan Panitia Pengawas Kecamatan setempat di Pariaman, Rabu 4 November 2020.
Baca Juga: Pelanggaran Pilkada Surabaya, Bawaslu Ambil Sikap Tegas
Namun, katanya, mereka telah mencoba membantu dengan memberikan sejumlah fasilitas di antaranya asuransi serta pelangkapan alat pelindung diri.
Seperti dikutip dari Antara. Meskipun hal itu, kata dia, tidak sebanding dengan kondisi pandemi saat ini namun dirinya tetap mengapresiasi pihak yang tetap menjalankan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi di daerahnya masing-masing.
Baca Juga: IDI Anjurkan Masker 2 Lapis
Menurut dia, hal yang mendasari warga untuk ikut menjadi penyelenggara Pemilu dengan gaji yang sedikit tersebut karena ingin terlibat proses demokrasi dengan semangat untuk membela negara. "Saya yakin di lubuk hati paling dalam mereka ingin proses Pilkada berjalan sesuai dengan undang-undang," katanya.
Baca Juga: Nokia Akan Rilis Kembali N6300 dan N8000, Hape Klasik Mantan
Diketahui gaji ketua Panwascam mencapai Rp2,2 juta per bulan sedangkan gaji anggota Panwascam Rp1,9 juta per bulan.
