Network
UTARA TIMES - (10/11) Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam, Abhan, dalam pembekalan calon kepala daerah yang dihadiri melalui daring di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (10/11), menyatakan politik uang merupakan pelecehan terhadap kecerdasan pemilih, yang merusak tatanan demokrasi dan meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.
Baca Juga: Meski Pilkada KPK Akan Terus Menyelidiki Kepala Daerah yang Bermasalah
Baca Juga: Rahayu Supanggah Meninggal Dunia, ISI Merasa Sangat Kehilangan
Menurutnya, dampak politik uang adalah mematikan kaderisasi politik, kepemimpinan tidak berkualitas, merusak proses demokrasi, pembodohan rakyat, biaya politik mahal yang memunculkan politik transaksional, dan korupsi dimana anggaran pembangunan dirampok untuk mengembalikan hutang ke para cukong.
Ia meyakini kualitas dan integritas pemilihan di tingkat daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Penyelenggaraan pilkada berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya pilkada berkualitas.
Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mendorong seluruh pasangan calon dan pemilih dalam pilkada mewujudkan Pilkada Berintegritas. KPU terus mengingatkan konstituen untuk menolak politik uang, dalam setiap program pendidikan pemilih.
Baca Juga: Diduga Alami Serangan Jantung, Seorang Lansia Meninggal di Tengah Kerumunan FPI
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan KPU mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), yang bertujuan mendorong keterbukaan peserta pilkada atas aliran dana kampanyenya.
Begitupun yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Robianto, dalam acara dialog oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, Rabu (4/11), menyatakan bahwa praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan racun dalam kehidupan berdemokrasi.
