UTARA TIMES - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin menyerukan kepada rakyatnya agar memboikot produk Prancis terkait dengan apa yang disebutnya sikap bermusuhan terhadap Muslim yang ditunjukkan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Tidak hanya itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdoganpun mendesak pemimpin Uni Eropa untuk menghentikan agenda "anti-Islam".
"Seperti mereka yang mengatakan 'jangan membeli barang bermerek Turki' di Prancis, saya juga menyerukan kepada seluruh warga di sini agar tidak pernah membantu merek-merek Prancis ataupun membelinya," ujar Erdogan.
Baca Juga: Untuk Negara Sahabat, Jokowi Lantik 12 Duta Besar
Lebih lanjut, para pemimpin Uni Eropa harus mengambil langkah untuk mengakhiri agenda "anti Islam" yang dijalankan Macron, kata Erdogan dalam pidato yang sama dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad.
Menurut lembaga statistik Turki. Produk otomotif Prancis adalah salah satu yang mempunyai nilai penjualan mobil tinggi di Turki, Prancis termasuk negara pengimpor terbesar ke-10 bagi Turki, dan pasar terbesar ke-7 untuk produk ekspor Turki.
Sebelumnya pada Sabtu 24 Oktober kemarin, Erdogan menyebut Macron mempunyai masalah dengan umat Muslim dan perlu melakukan pemeriksaan mental sebagai tanggapan atas pidato Macron yang dianggap menyuburkan Islamofobia.
Baca Juga: Sudah Kebagian Dari 6 Bantuan Bulan Oktober Ini?
Dalam pidatonya, Macron berjanji untuk memerangi "separatisme Islam", dengan menyebutnya mengancam untuk mengambil alih sejumlah komunitas Muslim di Prancis.
Komentar tersebut membuat Prancis menarik duta besar mereka dari Ankara. Namun Erdogan kembali mengeluarkan komentar serupa pada Minggu 25, Oktober dan Senin kemarin.
Ucapan Macron itu terkait dengan kasus pemenggalan seorang guru di Prancis oleh pemuda 18 tahun, setelah guru tersebut menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-murid di kelasnya atas daar kebebasan berekspresi negara itu.
Baca Juga: Seorang Visioner Pemimpin Besar Samsung Group Lee Kun-hee Meninggal Dunia
Turki dan Prancis merupakan anggota aliansi militer NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), namun keduanya berselisih dalam sejumlah isu, termasuk konflik di Suriah dan Libya, yurisdiksi kemaritiman di perairan Mediterania timur, serta konflik di Nagorno-Karabakh. ***