Network
UTARA TIMES – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap di selenggarakan meskipun masih dalam kondisi Covid-19, alasan ekonomi yang menjadi acuannya.
Pemerintah menganggap dapat memutar hingga Rp26 triliun dalam konstelasi pilkada tersebut, dengan melihat kondisi ekonomi yang lesu pada saat ini.
Baca Juga: Ong Seong Wu dan Kim Dong Jun Mabuk Bersama di ‘More Than Friends’
Seperti dilansir dari PikiranRakyat-Indramayu.com, yang hal ini disorot oleh Yessar Rosendar. Ia mewawancarai peneliti senior Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Eric Alexander Sugandi.
Narasumber lainnya adalah M. Rizal Taufikurahman yang merupakan Head of Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Baca Juga: Alur Berbeda dari Film Denting Kematian
Rizal Taufikurrahman menyatakan bahwa tidak ada dampak signifikan yang ditinggalkan pilkada terhadap perekonomian Indonesia. Penyebabnya adalah mobilitas masyarakat yang terbatas. Pilkada bisa berpengaruh terhadap ekonomi jika kita tidak dalam situasi pandemi.
Jika situasi normal, pilkada memang mendorong berbagai sektor. Contoh nyatanya adalah pembuatan atribut kampanye, pencetakan baliho, dan iklan di media.
Baca Juga: Setelah Menonton Film The Impossible Dream, Siswi SD ini Sampaikan Pesan Keadilan Gender
Sektor yang akan tumbuh pada pilkada kali ini hanya yang terkait komunikasi dan informasi. Sebagian besar kampanye akan melalui daring.
