Ekonomi Bukan Alasan Menunda Pilkada Pada Saat Pandemi

Sektor informasi dan komunikasi pada triwulan kedua tahun ini hanya menyumbang 4,66% dari produk domestik bruto (PDB). Penjualan barang dan jasa di Indonesia memang mencapai Rp3.687,7 triliun.

Baca Juga: Negara Miskin Telah di Siapkan Skema Asuransi Vaksin dari WHO

Eric Alexander Sugandi pun mengungkapkan hal sama. Ia menuturkan bahwa dampak yang ditimbulkan pilkada pada pandemi tidak akan bertahan lebih dari 6 bulan.

“Ada dampak ekonominya, namun akibat negatifnya juga banyak jika pandemi ini berlarut-larut dan dana penanganan dari pemerintah pasti bertambah,” tutur Eric.

Baca Juga: Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan (PUSPPA) Upayakan Pesantren Virtual

Jika kasus bertambah (akibat pilkada), tentu pemulihan ekonomi pun akan tertunda. Anggaran yang dibutuhkan untuk menanggulanginya menjadi lebih besar. Alhasil, target pertumbuhan 5% yang dicanangkan pemerintah pada tahun depan akan sukar tercapai apabila Covid-19 tidak terkendali.

Baca Juga: Jang Hyuk dan Joe Taslim Bertarung di ‘The Swordsman’

Hingga Kamis, 29 Oktober 2020 lalu, tercatat kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 404.048. Data ini dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman Satgas Penanganan Covid-19, covid19.go.id.

Risiko penambahan kasus lebih tinggi bisa terjadi saat penyelenggaraan pemilu nanti. Rizal melihat risiko tersebut bisa muncul dari kegiatan kampanye, pemungutan suara di TPS, maupun perhitungan suara.

Baca Juga: Nelayan Pantura Terkena Dampak Pelabuhan Patimban, Bupati Subang Usulkan 17 Program Ke Mentri