Network
UTARA TIMES - Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara).
Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing.
Dan setelah berlakunya Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Baca Juga: Menarik! Inilah Tampilan Baru Star Menu dan Taskbar pada Windows 11
Namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang- undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratmya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materil)
Di Indonesia, diperkirakan 1.220.900 perempuan menikah sebelum 18 tahun (PUSKAPA UI, 2018). Ini mencatatkan Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.
Baca Juga: BPOM AS Peringatkan Efek Samping Hand Sanitizer, Dari Sakit Kepala Hingga Mual
Selain penurunan pekerja anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga diberi arahan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan pencegahan perkawinan anak.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Agustina Erni dalam Rakornas PPPA di Bali 16 Juni 2021 menyebut 5 strategi untuk mencegah #perkawinananak di Indonesia meliputi :
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Soroti TKA Serbu Industri Strategis Indonesia
- optimalisasi kapasitas anak;
- menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pencegahan perkawinan anak;
- meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan;
- penguatan regulasi dan kelembagaan;
- penguatan koordinasi pemangku kepentingan;
Baca Juga: Mengejutkan! Pengajuan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Capai 300 Perkara di Pengadilan Agama Indramayu
Tidak hanya itu, PPPA telah melakukan sejumlah langkah dalam upaya mencegah perkawinan anak seperti;
- revisi UU No 1 Tahun 1974 dengan UU No 16 Tahun 2019;
- penyusunan RPP UU Nomor 16 Tahun 2019;
- menyusun RAN/Stranas pencegahan perkawinan anak;
- aktivasi Geber PPA (Kampanye Stop Perkawinan Anak)- memberikan apresiasi pada gubernur dalam PPA;
- menginisiasi penandatanganan pakta integritas 20 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional;
- integrasi kebijakan PPA dalam kebijakan KLA, koordinasi stranas PPA;
- penyusunan roadmap PPA bersama K/L;
- penyusunan peraturan desa PPA; dan
- pelatihan pembekalan paralegal berbasis komunitas dalam PPA.***
