Wah! KPK Temukan 16,7 Juta Orang Tanpa Nik Dan 1,06 juta NIK Ganda Di Data Bantuan Sosial

- 13 Januari 2021, 20:39 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (kanan) dan  juru bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding (kiri) saat memberikan keterangan pers  usai mengunjungi  KPK, di Jakarta, Senin (11/1/2021). Kedatangan Risma ke KPK untuk berkoordinasi terkait hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang di lakukan KPK..  ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.
Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (kanan) dan juru bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding (kiri) saat memberikan keterangan pers usai mengunjungi KPK, di Jakarta, Senin (11/1/2021). Kedatangan Risma ke KPK untuk berkoordinasi terkait hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang di lakukan KPK.. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp. /RENO ESNIR/ANTARA

KPK mengapresiasi kinerja kemensos dalam pemutakhiran data selama ini, tinggal berkoordinasi dengan daerah-daerah untuk validitas datanya.

"Jadi Kemensos sudah lebih baik datanya, hanya harus kembalikan ke daerah benar tidak itu, Bu menteri sudah membuka interaksi dengan daerah," ujarnya.

Pendekatan ini, menurut Pahala lebih baik ketimbang pendekatan sentralisasi dalam perbaikan data senilai Rp1,45 triliun yang awalnya akan dilakukan Kemensos.

Baca Juga: Rekam Jejak Listyo Sigit Prabowo Yang Jadi Kandidat Tunggal KAPOLRI

"Kami sepakat sentralisasi data senilai Rp1,45 triliun tidak akan dilakukan karena ada universitas, dinas sosial dan bahkan dukcapil juga ada di daerah," pungkas Pahala.***

Halaman:

Editor: Abdul Hapid Badrudin

Sumber: Jurnal Presesi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah